Presiden Prabowo Dorong Kebijakan Pro Rakyat di Sektor Perumahan

 

Cakranews.net, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1). Rapat ini membahas percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah untuk MBR. Program ini akan terus diperluas dengan memanfaatkan lahan negara, termasuk aset hasil sitaan korupsi dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

“Pemerintah akan membuat skema yang legal dan berkeadilan, terutama untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta,” ujar Maruarar dikutip dari akun Setneg.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada pembiayaan untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan penjual bakso. Pemerintah ingin memastikan mereka juga memiliki kesempatan memiliki rumah.

“Keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji tetap, tetapi juga kepada mereka yang bekerja di sektor informal,” tegas Maruarar. Ia menambahkan bahwa sektor informal adalah prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Selain itu, Maruarar memaparkan kebijakan pro rakyat lainnya yang akan diterapkan dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan ini mencakup penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bentuk Bangunan Gedung (BBG) sebesar 0 persen, serta penghapusan PPN selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

“Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis untuk rakyat kecil yang berpenghasilan rendah, sesuai arahan Presiden,” ungkap Maruarar. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kecil.

Proses perizinan pembangunan juga menjadi perhatian. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi hanya 10 hari. Bahkan di Tangerang, proses ini dapat selesai dalam waktu empat jam.

“Prinsip Presiden adalah rakyat harus mendapatkan layanan cepat. Kalau bisa murah ya murah, gratis ya gratis,” jelas Maruarar.

Maruarar juga menyoroti meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, yang dipengaruhi oleh diplomasi aktif Presiden Prabowo. Diplomasi ini membuka peluang investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Kita harus menyiapkan tim yang kuat agar investor mendapat kepastian hukum, lokasi, serta hak dan kewajiban mereka,” katanya.

 

Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan komitmen terhadap kebijakan pro rakyat di sektor perumahan. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Rangkaian kebijakan ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. (RYS)