Pagar Laut 30 Km di Tangerang Jadi Sorotan, Jaringan Nelayan Klaim Swadaya

Cakranews.net, Tangerang – Pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Pagar yang disebut-sebut dibangun tanpa izin ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya.

Pengakuan mengejutkan datang dari Jaringan Rakyat Pantura (JRP), paguyuban nelayan di wilayah tersebut. Mereka mengklaim bahwa pagar laut tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang menggunakan anggaran swadaya.

Koordinator JRP, Sandi Martapraja, menjelaskan bahwa pagar laut yang ramai diperbincangkan adalah tanggul mitigasi bencana. Ia menyebut pembangunan itu bertujuan mencegah dampak abrasi dan tsunami di wilayah pesisir Tangerang.

“Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi,” katanya di Tangerang, dilansir Antara Sabtu (11/1/2025).

Namun, masyarakat menanggapi klaim tersebut dengan skeptis. Pembangunan pagar bambu sepanjang itu dianggap membutuhkan biaya besar, sehingga menimbulkan keraguan terhadap pernyataan JRP.

Hersubeno Arif, dari Forum News Network, turut mengomentari fenomena ini. “Kalau Anda mengikuti itu bakal bingung ya, sebenarnya ini negara macam apa? Ada nggak ya pemerintahnya, hanya urusan begini aja kok saling lempar tanggung jawab,” ujarnya, Senin (13/1/2025).

Politikus PKS asal Banten, Mulyanto, juga mempertanyakan klaim JRP melalui media sosial. Ia meragukan kebenaran pernyataan bahwa pagar tersebut sepenuhnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

“Ujug-ujug ada nelayan dari Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang, Banten, mengeklaim bahwa pagar laut di Tangerang dibangun oleh masyarakat secara SWADAYA untuk mitigasi bencana tsunami dan abrasi. Loe percaya nder, ama yg kayak gini?” tulisnya melalui akun X, Minggu (12/1/2025).

Hingga kini, kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut masih belum terungkap. Berbagai pihak mendesak pemerintah untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait persoalan ini. (RYS)