Pemkab Ngawi Targetkan Belanja Pegawai Maksimal 30% pada 2027

Cakranews.net, Ngawi — Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan penyerapan anggaran untuk belanja pegawai hanya mencapai maksimal 30% pada tahun anggaran 2027. Target tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi keuangan daerah agar porsi anggaran dapat lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pada tahun anggaran 2025, komposisi belanja pegawai di Kabupaten Ngawi masih cukup besar, yaitu lebih dari 40% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 39%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penyesuaian kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada struktur belanja daerah.

Pemerintah daerah mengakui bahwa tantangan utama dalam menekan porsi belanja pegawai terletak pada upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan memperbesar PAD, struktur APBD dapat lebih seimbang dan belanja produktif bisa diperluas. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat sektor-sektor riil agar mampu menjadi penopang utama dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah konkret agar target penurunan proporsi belanja pegawai dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ony menegaskan bahwa Pemkab Ngawi akan berfokus pada penguatan sumber pendapatan daerah agar pembiayaan pembangunan dapat lebih optimal.

“Kita akan upayakan di 2027 itu di kisaran 30%. Strategi apa yang bisa kita jalankan pada komposisi itu? ya tentunya peningkatan PAD,” kata Ony Anwar Harsono, Bupati Ngawi, pada Sabtu (4/10/25).

Lebih lanjut, Ony menjelaskan bahwa peningkatan PAD menjadi kunci utama untuk mewujudkan efisiensi belanja pegawai. Pemkab Ngawi, kata dia, tengah mengupayakan berbagai terobosan agar realisasi pendapatan daerah dapat meningkat signifikan dalam dua tahun ke depan.

“Kita sekarang sedang berusaha meningkatan PAD Kabupaten Ngawi ini dari 400 miliar ke satu triliun. Itu ingin kita capai dengan penyesuaian NJOP, PBB, sektor-sektor riil kita kuatkan, digitalisasi retribusi dan sebagainya,” ujar Ony Anwar Harsono.

Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai pendapatan, tetapi juga pada penataan sistem agar proses penerimaan daerah menjadi lebih transparan dan efisien. Melalui digitalisasi sistem retribusi, diharapkan potensi kebocoran pendapatan dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kita kuatkan sehingga kebocoran-kebocoran pemasukan negara itu bisa kita antisipasi sehingga peningkatan PAD hingga 1 triliun itu tidak berjalan lama,” tutur Ony Anwar Harsono.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi optimistis dapat menurunkan beban belanja pegawai secara bertahap hingga mencapai target maksimal 30% pada tahun anggaran 2027. Pemerintah daerah juga berharap agar masyarakat turut mendukung kebijakan peningkatan PAD sebagai bagian dari upaya bersama membangun kemandirian fiskal daerah. (RYS)