CAKRANEWS.NET, Ngawi – Pemerintah Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan Badan Permusyawaratan Desa Grudo menyepakati RKP-Desa Perubahan dan skala prioritas program Tahun Anggaran 2021. Kesepakatan tersebut hasil dari pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus ( Musrenbangdessus) pada Sabtu (16/1).

Musdes  kali ini dilaksanakan di Balai Desa Grudo dengan dihadiri Kepala Desa Grudo, Perangkat Desa Grudo, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggota BPD, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Masyarakat Desa Grudo.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut sambutan Ketua BPD. “Berbeda dengan rencana Kerja Pemerintah (RKP)  tahun-tahun sebelumnya, kali ini harus ada musyawarah khusus untuk perubahan RKP. Ini dilakukan karenan ada hal yang sifatnya darurat, dan perlu penanganan khusus,” Terang Agung Pujiono Ketua BPD Desa Grudo.

Sementara Kepala Desa Grudo menyampaikan, bila seluruh kebutuhan prioritas harus tercover dalam Musrenbangdessus ini. “Yang penting semua hasil dari pembangunan ini dirasakan oleh masyarakat banyak. Dan perlu dipahami, bahwa hasil Musdes dan Musrenbangdessus ini mendasar pada banyak aspek, salah satunya pandemi Covid-19,” terang Kades Grudo Triono.

Lebih lanjut, Triono yang menjabat Kepala Desa ketiga kalinya itu menjelaskan dasar-dasar yang harus dipahami dalam usulan karena terbitnya regulasi baru. Regulasi dimaksud adalah Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Salah satu acuan Musdessus kali ini adalah Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa,” lanjut triono.

Musdessus kali ini berlangsung dengan lancar, sekalipun terjadi “hujan” usulan dari peserta. Rata-rata peserta mengusulkan untuk mempertahankan kegiatan yang mewakili lingkup masing-masing. Tidak dipungkiri, bila mereka ngotot dengan usualan tersebut, karena dianggap sangat mewakili aspirasi warga.

“Untuk seluruh usulan sebenarnya sudah terakomodir di RKP, namun kita juga harus realistis. Pagu anggaran yang sudah ditetapkan untuk tahun 2021 tidak mencukupi menutup kegiatan yang tertuang dalam RKP. Jadi kegiatan prioritas sesuai regulasi yang akan ditetapkan,” Imbuh Triono.

Kesepakatan Musdes dan Musrenbangdessus kali ini dituangkan dalam berita acara yang disusun Sekretaris Desa Grudo meliputi dua poin besar pada bidang II dan Bidang V :

1. Perubahan  RKP terkait bidang V (bidang penanggulanggan bencana, keadaan darurat dan mendesak) akibat pandemi Covid-19.
2. Perubahan pada Bidan II tentang pembangunan fisik yang dialihkan untuk mengakomodir kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan (Padat Karya Tunai Desa) PKTD.

“Hasil musyawarah sudah dituangkan dalam bentuk berita acara. Tinggal tunggu merevisi RKP untuk ditetapkan menjadi Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes) Tahun 2021,” terang Edy Ranto Sekretaris Desa Grudo. (RYS, ADV)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top