PEMIMPIN HARUS HADIR DI TENGAH PENCARI KEADILAN,                YANG KRITIS ‘DIPELUK’ , JANGAN ‘DIGEBUK’

Banyak persoalan yang muncul saat dialog lintas profesi. Apa akan  dibiarkan?

CAKRANEWS.NET--
Persoalan hukum, peraturan daerah menjadi bahasan  menarik  di  Dialog Lintas Profesi.  Secara umum,  hukum belum mendapat tempat di  porsinya. Di kalangan  penegak hukum sampai saat sudah  ada upaya penegakan.  Petanyaannya, apa hukum sudah benar-benar tegak atau  berkeadilan?  Itu yang masih  jadi  perdebatan, bahkan  persoalan. Masyarakat tidak hanya menginginkan tegaknya hukum. Masyarakat menginginkan hukum berkeadilan,  sebagaimana  falsafah bangsa  salah satunya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia.

Itulah kerisauan soal hukum yang diungkapkan  Dito, praktisi hukum  dan juga Ketua  Ikatan Advocat Indonesia (IKADIN) Kabupaten Ngawi  saat  menghangatkan acara dialog. Menurut Dito, hukum rohnya adalah keadilan. Keadilan itu ada apabila tercipta kepastian hukum.   Sedang kepastian hukum bisa terwujud apabila penguasa atau pemimpin hadir di tengah-tengah  masyarat  yang  membutuhkan keadilan  tersebut. “Pertanyaannya  apakah pemimpin itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan  keadilan.  Yang bisa jawab adalah para  pemimpin itu sendiri,” ujarnya.

Dalam catatannya, Ia mencontohkan  persoalan  yang diungkap pemerintah pusat, hingga berdampak ke daerah. Korbannya menimpa masyarakat di daerah. Ternyata pemerintah di daerah  belum  merespon.  Tidak hadir di tengah korban-korban yang sedang mencari keadilan.  Mereka bingung mau kemana  mencari keadilan. Misal warga Ngawi yang menjadi nasabah asuransi..  “Belum masalah lain yang perlu para pemimpin hadir di tengah mereka,”  katanya.

Dia menyinggung peraturan daerah (perda). Menurutnya,  perda  adalah produk hukum  dibuat pemerintah daerah. Perda juga harus memberi   kepastian hukum dan berkeadilan. Masyarakat  menggantungkan nasib pada perda yang dibuat oleh pemerintah daerah.  Termasuk  kebijakan penempatan  pejabat  sesuai dengan aturan dan  kompetensinya. Right man on  the right  place.  Menempatkan seseorang harus sesuai dengan keahliannya. Misal orang yang menempati posisi di Dinas Pendidikan adalah orang yang memiliki keahlian pendidikan, bukan  berlatar belakang  keahlian di luar pendidikan.  Ini masih terjadi di Ngawi.

Produk hukum di daerah sepertii diungkap Dito, disinggung  yang hadir.  Ada peraturan  yang tidak  sinkron dengan produk hukum di atasnya. Misal Perbup tentang  Rekrutmen Perangkat Desa dengan Permendagri,  klausul pendaftar  harus KTP setempat tapi di Permendagri  boleh  ber-KTP dari daerah manapun. “Aturan yang bertentangan ini  membuat masyarakat jadi bingung.  Yang dianut yang mana. Padahal aturan dibawah  seharusnya  mengikuti aturan yang lebih atas. Tapi di Ngawi tidak. Kalau dibiarkan  bisa jadi ‘bom waktu’.  Jika tidak segera disinkronkan akan terjadi gugatan. Ini tugasnya wakil rakyat meluruskan,” kata Sugiharto, Pimred Cakranews.net.

Peserta dialog lain,  Aris Purwadi sebagai relawan desa,   lebih tegas lagi.  Ia menilai  di Ngawi  masih banyak  aturan-aturan yang tumpang tindih  ini harus segera diurai. Tidak dibiarkan agar  atura-aturan daerah ada kepastian hukum dan berkeadilan. “Banyak regulasi yang perlu di-update. Regulasi yang sangat menghambat.  termasuk perbup rekrutmen  perangkat desa yang bertentangan dengan permendagri,” kata Aris.

Masih banyak persoalan produk hukum daerah yang perlu didialogkan. Itu membutuhkan bahasan waktu panjang. Lanjut Dito,  Kalau boleh diibaratkan pemerintahan kabupaten sebuah kendaraan bus, bupati  adalah sopir dan wakil bupati  navigatornya, rakyat adalah penumpangnya.  Wajar  jika penumpang mengingatkan sopir untuk berhati-hati . Jangan terlalu kencang jalannya. Jangan kebut-kebutan. Awas jalannya tajam menikungnya.  Sopir  yang handal dan baik pasti mau mendengarkan  dan mengikuti saran navigator atau penumpangnya.  Sopir dan juga navigator harus  mempedulikan  kala  diingatkan penumpangnya.

 “Pemimpin yang handal dan baik, pasti menerima saran dan kritik  dari masyarakat.  Kedepan dialog ini bisa mengakomodir isu isu terkini utk kemajuan Ngawi ke depan, sehingga setiap permasalahan yg timbul di masyarakat segera terurai, dan mendapat solusi.  Resolusi  untuk  membedah  kebuntuan,” ujar Dito.

Harapan masyarakat, Bupati dan wakil bupati mau menerima segala kritik dan saran yang disampaikan masyarakat.  Ada keyakinan  setiap kritik dan saran yang disampaikan pasti sudah dipersiapkan solusinya.  Ketika ada masyarakat yang menyampaikan saran dan usul, wajib dirangkul jangan ‘dipukul’ . Masyarakat yang kritis harus dipeluk,  jangan ‘digebuk’ . “Karena pemikiran banyak orang akan lebih baik daripada pemikiran satu orang,” tandasnya.  (rto)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top