Oleh: Dito, Ketua DPC Ikatan Advocat  Indonesia (Ikadin) Ngawi  

YAH… lagi-lagi bahas bumbung kosong, kotak kosong, kolom kosong, kendati pemilih  kotak kosong bagian dari demokrasi. Keberadaannya  didukung regulasi.  Salahkah regulasi ‘menyantuni’  atas nama demokrasi? Apakah  pemilih kotak kosong itu sebuah pilihan yang tepat?

Sebenarnya ada hal  krusial yang harus dipahami oleh masyarakat pemilih, yakni apabila  dalam pemilihan  kepala daerah (Pilkada)  tidak menghasilkan pasangan calon yang ada, maka dampaknya visi-misi  menjadi persoalan krusial. Pemerintah daerah bakal  dipimpin Pj. Bupati (pejabat bupati)  yang ditunjuk oleh gubernur atau mendagri selama lima tahun akan datang, yang  tak memiliki visi-misi karena Pj Bupati tidak ikut  sebagai peserta Pilkada.

 Padahal  visi-misi adalah  syarat mutlak  bagi seorang pasangan calon kepala daerah ketika menjadi peserta pilkada.  Pj. Bupati tidak bisa menggunakan visi-misi bupati sebelumnya, karena  begitu bupati telah habis masa jabatannya maka visi misi itu tidak bisa dilanjutkan Pj. Bupati untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  RPJMD adalah penjabaran visi misi kepala daerah  yang memenangkah konstentasi Pilkada.  

Pertanyaannya jika yang menang adalah kotak  kosong atau bumbung kosong apakah bumbung kosong   itu punya visi-misi  untuk   dijabarkan dalam RPJMD?  Jawabnya tentu tidak.  Karena  apabila bumbung kosong yang menang, maka  seperti penjelasan di atas  maka  ada penunjukan PJ. Bupati yang tidak punya kewenangan untuk menyusun RPJMD,  Disinilah sumber pokok  persoalan jika bumbung kosong itu menang. Yang berakibat  secara otomatis  daerah  itu yang tidak punya dokumen perencanan daerah  yang  bisa dijadikan pedoman dan menjalankan pembangunan.

Di dalam konteks perencanaan pembangunan  Permendagri No 86/2017 dengan tegas mengatur bahwa  RPJMD menjadi pokok  pedoman bagi  perencanaan  lainnya.  Mendasari dari RPJMD disusunlah rencana strategis daerah ( RSSD) yang berlaku lima tahunan.  RPJMD juga menjadi pedoman disusunnya rencana  kerja pemerintah daerah (RKPD) satu tahunan. Dan rencana kerja perangkat daerah  yang juga disusun setiap tahunannya. Dua dokumen itulah yang dijabarkan  dalam bentuk   Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Platform Anggaran  Sementara (KUA-PPAS), RAPBD dan APBD daerah   tersebut.

Oleh karena itu andaikan  bumbung kosong menang, sangat berdampak pada pemerintahan dan pembangunan. Pemerintahan dan pembangunan jadi stagnan karena penyusunan KUA-PPAS,  RAPBD dan APBD  tidak ada  pedoman yang jelas.  Konsekuensi kemenangan bumbung kosong tanpa pedoman dan arah yang jelas dalam penyusunan KUA-PPAS, RAPBD  dan APBD, maka baik pejabat bupati maupun DPRD bersiap-siap menghadapi konsekuensi hukum. Karena  sangat berpotensi melakukan penyimpangan dalam penyusunan  dan implementasi APBD. Artinya  legalitas  seluruh  pelaksanaan pembangunan  patut dipertanyakan. Boleh dikatakan   apa-apa yang dilakukan oleh pejabat bupati  tidak ada pijakan hukum yang  jelas. Bisa saja Pejabat Bupati  berhadapan pada  warga yang memiliki wawasan yang cerdas dan patuh pada hukum.  Rentetannya perpengaruh pada jalannya pememerintah 5  tahun ke depan.

Pemerintah daerah pasti bakal jalan di tempat. Namanya jalan di tempat,  berjalan maju  ke depan tidak bisa,  berjalan mundur pun tidak bisa.  Biasanya untuk menghindari potensi pelanggaran hukum selama  3.5 tahun, APBD tu hanya memuat belanja-belanja rutin tanpa belanja pembangunan.  Mau jadi apa  pemerintah daerah seperti itu, kota seperti itu nanti? Bisa dibayangkan segala kehidupan bakal mandeg. 

 Melihat dampaknya yang begitu ‘mengerikan’ itu  sebaiknya sejak dini masyarakat  pemilih  harus mendapatkan pemahaman soal  akibat apabila masyarakat memilih bumbung kosong.  Masyarakat harus dicerdaskan, jangan  sampai  masyarakat berpartisipasi dalam demokrasi tapi malah terjerumus  ke  harapan-harapan kosong .

Ada yang  patut dipertanyakan ada propanganda kelompok bumbung kosong yang mengatakan bahwa bumbung kosong menjadi langkah awal untuk menjadi perubahan yang lebih baik. Bagaimana  akan ada perubahan lebih baik? Realitasnya bumbung kosong  secara legalitas tidak ada visi misi, tidak ada pasangan calon, bukan peserta pilkada. Semua serba kosong, dibuktikan dengan kolom kosong dalam   surat suara  yang  didasari keputusan MK  No. 14 /PUU-XVII/2019.  Masyarakat sudah makin cerdas pasti  bercita-cita kotanya  makin maju, tidak menginginkan kotanya mandeg, tak berharap pada bumbung kosong yang dianggap tidak menjamin atau membawa perubahan. (*)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top