Oleh: Dito, SH, M.Pd, Ketua Ikatan Advocad Indonesia (IKADIN) Kab. Ngawi

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada)  di Kabupaten Ngawi   tinggal menghitung  jari .Seiring itu  muncul kegalauan  di masyarakat,   menyusul  anggapan kotak kosong, kolom kosong atau sebutan bumbung kosong,  menjadi lawan  pasangan calon tunggal  Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko (OKE).

Sudah jelas bumbung kosong bukan peserta Pilkada. Namun kelompok ini mulai gencar ‘berkampanye’. Dalam moment pilihan di desa, dulu strategi kelompok bumbung kosong  melakukan gerakan ‘underground’, bergerak seperti siluman tanpa wujud. Kini boleh dikata telah berubah,  berani terang-terangan.. Hilang sudah ‘kesakralan’ atau ‘tuah’ bumbung kosong.

Sebaliknya gerakan penyelenggara pilkada--Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ngawi nyaris tidak terlihat--untuk menghadang laju pergerakan bumbung kosong, bahkan seolah tidak  ada upaya menghentikan terhadap kelompok bumbung kosong. Kesannya kedua lembaga itu ‘melempem’.

Padahal, kewajiban  KPU-Bawaslu segera merespon dan harus aktif memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa bumbung kosong bukan kontestan pilkada..  Pilkada  2020 hanya satu pasangan calon. Di  undang-undang sudah jelas bahwa peserta pilkada pasangan calon   diusung oleh partai politik dan pasangan calon dari jalur independen.

Di Pilkada tidak ada pasangan dari alon bumbung kosong. Tidak ada dasar hukum yang melegalkan bumbung kosong sebagai peserta pemilu.  Kalau toh ada,  disebutkan diputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  Nomor 14/PUU-XVII/2019, dengan istilah kolom kosong. Kotak kosong yang disebut  dalam putusan MK   merupakan penegasan tidak dimaknai sebagai peserta pilkada.  Nah, itulah yang akhirnya  menjadi ‘pancatan’  bahwa gerakan  bumbung kosong dianggap sah-sah saja.   Hakikinya gerakannya justru kontra dengan proses  demokrasi secara  konstitusional..

Situasi seperti itu  juga karena sejak dini  KPU-Bawaslu yang dianggap  tidak peka terhadap gerakan  bumbung kosong. Tak segera respon menindak gerakan bumbung kosong.. Padahal kewajiban kedua penyelenggara  adalah melakukan gerakan sosialisasi dan pencegahan secara gencar sehingga masyarakat tidak tertarik dan kepincut  terhadap gerakan bumbung kosong. 

KPU-Bawaslu hanya fokus gerakan anti  golput., gerakan agar masyarakat mencoblos calon pemimpin  di tempat  pemungutan suara. (TPS).  Berbeda dengan  kelompok bumbung kosong. Gerakan bumbung kosong mengajak masyarakat  berbondong-bondong hadir di TPS. Hanya saja ajakannya untuk mencoblos kolom kosong di kartu suara. Padahal kolom kosong  tidak ada gambar  pasangan calon  dan tidak ada  nomer pasangan calon..

Adanya pasangan calon tunggal, maka KPU juga berkewajiban memberi kepastian hukum terhadap pelaksanaan pilkada. Memberi kepastian hukum pada pasangan calon  yang  dihadapkan  pada bumbung kosong.  Memberi kepastian hukum terkait hasil penghitungan suara nantinya. .

 Di Putusan MK disebutkan,  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945  menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan sebagai negara hukum tersebut membawa konsekuensi yang besar yakni bahwa segala tindak tanduk negara ini harus berjalan di atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan belaka.

Negara hukum yang dimaksud itu adalah sejalan dengan makna negara hukum yang disebutkankan F. Julius Stahl yang dikenal dengan sebutan recht staat di Eropa Kontinental atau Rule of Law bagi negara-negara Anglo Sebagai sebuah negara berdasar atas hukum, lanjutnya, kepastian hukum adalah suatu kondisi yang sangat penting untuk dijamin.. Pertanyaanya apakah  KPU sudah memberi kepastian kepada  pasangan  Ony-Antokl karena sebagai satu-satu pasangan calon dalam Pilkada.  

Setiap tindak tanduk negara hukum akan dilakukan dengan dasar dan produk hukum itu sendiri. Karena itu, kepastian makna sebuah peraturan perundang-undangan yang berfungsi menguraikan dan menjabarkan norma-norma konstitusi menjadi amat penting untuk dijaga.  Terlebih dalam hal pemenuhan hak-hak dasar warga negara, suatu undang-undang akan dijadikan dasar bagi peraturan pelaksana teknis di bawahnya, tak terkecuali dalam hal pemenuhan hak-hak politik warga negara khususnya kepesertaan seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai calon di pilkada.  

Sebagai sebuah negara berdasar atas hukum, kepastian hukum adalah suatu kondisi yang sangat penting untuk dijamin. Hal ini lantaran setiap tindak tanduk negara hukum akan dilakukan dengan dasar dan produk hukum itu sendiri. Karena itu, kepastian makna sebuah peraturan perundang-undangan yang berfungsi menguraikan dan menjabarkan norma-norma konstitusi menjadi amat penting untuk dijaga..

Mumpung masih ada waktu, komisioner  KPU-Bawaslu harus didesak agar melakukan tindakan terhadap gerakan  kelompok bumbung kosong Jangan  diam, jangan membiarkan  gerakan bumbung kosong bebas tanpa sentuhan.. Kelompok bumbung kosong  ini  bisa  membuat ‘cacat’ proses demokrasi di Ngawi. Bisa jadi cacatan hitam bagi  komisioner KPU-Bawaslu. Ujungnya pasti,  masyarakat akan memberi ‘rekomendasi’ bahwa komisioner KPU-Bawaslu. sudah tidak layak dipilih  sebagai komisioner KPU-Bawaslu baik masa sekarang dan akan datang,  karena dinilai tidak becus  menghentikan  gerakan  bumbung kosong.   (*)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top