·        Perlu Regulasi Memperkecil Biaya Politik Pilkada 

CAKRANEWS..NET--WAY KANAN-.Tingginya biaya politik saat kampanye menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Karena sejak reformasi dan pemberlakuan otonomi daerah, konsekuensinya pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. LaNyalla menyatakan dukungan untuk menghadirkan regulasi memperkecil biaya politik pilkada. 

"Persoalan kemudian muncul terkait biaya politik yang tinggi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Tidak sedikit calon kepala daerah yang harus meminjam dan meminta dana dari sponsor. Dimana konsekuensinya, setelah menang, harus mengembalikan pinjaman tersebut. Atau dikompensasi dengan proyek-proyek di daerah," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. saat menjadi Keynote Speaker dalam FGD bersama KPK, di Kabupaten Way Kanan, Lampung, Kamis (12/11/2020).

Hal itu dianggap sebagai persoalan laten yang sudah sering kali didengar. LaNyalla menilai, sudah menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan untuk memikirkan dan mencari jalan keluar agar biaya politik dalam sistem demokrasi menjadi lebih rendah.

“Regulasi dan perundangan harus kita tinjau ulang dan kita perbaiki dengan semangat agar biaya politik kontestasi pilkada bisa terkontrol dengan maksimal. Sehingga bukan hanya berhenti di formalitas laporan keuangan tim kampanye," ucap senator Jawa Timur ini.

LaNyalla hadir di Lampung didampingi sejumlah Senator, di antaranya Ketua Komite I DPD RI Fahrul Razi, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Ahmad Bastian, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Senator asal Lampung Jihan Nurlela, dan Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani.

Ditambahkan LaNyalla, Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah, memiliki kewajiban sesuai fungsi pengawasan untuk mendorong setiap pemerintahan daerah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Dalam diskusi bertajuk 'Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas dari Tindak Pidana Korupsi ini', LaNyalla juga menyinggung peran KPK untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi penyelanggara negara. "Sejak KPK dibentuk, kita semua menjadi lebih tahu seluk beluk persoalan yang melingkupi perkara tindak pidana korupsi. Karena selain melakukan fungsi penindakan, KPK juga melakukan fungsi pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Dan fungsi-fungsi serta tugas KPK tersebut, Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan dengan baik," ucapnya.

 LaNyalla percaya, KPK akan sukses mengemban misi dan tugasnya di era kepemimpinan Firli Bahuri bersama para komisioner lainnya. Terutama dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan.

Hadir sebagai narasumber diskusi tersebut, Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah IV Nana Mulyana dan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Tampak hadir pula Pj Bupati Way Kanan Ir Mulyadi Irsan, pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan serta Forkompinda Provinsi Lampung dan Way Kanan.

LaNyalla memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LaNyalla yakin Perpres tersebut akan semakin memperkuat kinerja KPK.
"Saya memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo, atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpres ini akan semakin memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi," kata LaNyalla Saat menjadi Keynote Speaker dalam FGD bersama KPK, di Kabupaten Way Kanan, Lampung, Kamis (12/11/2020).

LaNyalla juga mengutip salah satu pasal dalam Perpres tersebut. Dikatakan, Pasal 9 Ayat (1) tertulis; ‘Berdasarkan hasil Supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Kejaksaan Republik Indonesia.’ “Sebab, kepolisian dan kejaksaan tentu memiliki keterbatasan, baik dari jumlah personil maupun dalam melakukan fungsi dan tugas pokok lainnya. Mengingat kepolisian dan kejaksaan tidak hanya bertugas menangani perkara korupsi, tetapi juga tindak pidana umum lainnya," tambahnya.

LaNyalla menegaskan, Perpres ini bermuara untuk memperkuat KPK, tanpa mengecilkan arti lembaga lainnya. Senator asal Jawa Timur itu juga yakin, perbaikan-perbaikan yang dilakukan akan membuat Indonesia menjadi lebih baik. “Saya percaya, dengan semangat yang sama, untuk melakukan perbaikan-perbaikan, maka Indonesia ke depan akan lebih baik," sambungnya.

 LaNyalla juga menekankan pentingnya pengawasan untuk dilakukan para Senator kepada Pemda, agar kepala daerah tidak 'main-main' saat bekerja. Sebab jika korupsi marak di suatu daerah, hal tersebut berdampak pada menurunnya investasi.

Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. "Sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat kita tingkatkan. Karena perilaku koruptif, jelas menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya, menghambat investasi yang akan masuk ke daerah. Karena salah satu indeks yang dilihat dan dipertimbangkan oleh investor adalah indeks persepsi korupsi di suatu daerah," ucap LaNyalla.(rto)

 

 

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top