CAKRANEWS.NET, NGAWI--Demokrasi di Indonesia terjadi kemerosotan atau  krisis. Indikasinya  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 banyak calon tunggal di beberapa daerah. Tercatat 31 daerah diprediksi memunculkan calon tunggal, termasuk pilkada di kabupaten Ngawi.

"hal ini menunjukan kemerosotan dan krisis demokrasi di indonesia, dan kegagalan internal partai dalam memunculkan sosok pemimpin yang berani maju berkontenstasi di pilkada,” ujar Rokhim Wartoto Ketua Umum PC PMII Ngawi menungkapkan keprihatinannya terkait perkembangan demokrasi di masa Pilkada serentak  2020.

Menurutnya, pengaruh  calon tunggal  membuat  Pilkada dirasa tidak kompetitif,  dikarenakan fungsi partai sebagai pengusung figur  pemimpin tidak serius dalam penjaringan dan memunculkan  figur yang layak untuk berkontenstasi di Pilkada.  “Lantas apa gunanya partai kalau seperti ini?” ujar Rokhim.

Di menjelaskan, tidak menutup kemungkinan masyarakat menjadi apatis dan tidak  percaya kepada partai politik.  Masyarkat dipaksa dihadapkan pada pilihan hanya calon tunggal dan kotak kosong. Kotak kosong akan lebih berat untuk dipilih dibanding tokoh pesaing.

Dia menambahkan, muncul berbagai macam spekulasi dan konspirasi . Banyak yg menganggap partai politik mencari aman dan mencari keuntungan internal. Bisa dimungkinkan ada permainan  dibalik ini semua ini,  sekaligus melanggengkan politik dinasti. “Ini hanya spekulasi Kami.  Tidak tau bisa benar dan bisa salah,” aku  Rokhim

Banyaknya calon tunggal di pilkada serentak 2020 ini, lanjut Rokhim,  juga tidak terlepas adanya syarat ambang batas 20 persen dalam UU Pilkada. Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

"Dengan adanya persyaratan ambang batas tersebut memungkinkan memperbesar peluang pilkada hanya diikuti oleh calon tunggal. Harapan dan masukan Kami, kedepannya syarat ambang batas ini ditiadakan atau kalo tidak bisa turunkan menjadi 15 persen atau 10 persen,”  kata Rokhim. (rian)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top