CAKRANEWS.NET, NGAWI—Ada indikasi demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan dan dalam situasi krisis, mengingat pilkada tahun 2020 banyak calon tunggal di beberapa daerah, Tercatat 31 daerah diprediksi memunculkan calon tunggal, termasuk Pilkada di kabupaten Ngawi.

"Hal ini Menunjukan kemerosotan dan krisis Demokrasi di Indonesia, dan kegagalan Internal Partai dalam Memunculkan sosok tokoh pemimpin,yang berani maju berkontenstasi di Pilkada, dampak krisis ini menjadikan pilkada dirasa tidak kompetitif dikarenakan Fungsi partai sebagai pengusung figur atau calon pemimpin tidak serius untuk menjaring dan memunculkan figur yang layak untuk berkontenstasi di Pilkada tahun 2020. Lantas apa guna partai?” ujar Rokhim Wartoto,  Ketua Umum PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  Ngawi

Tidak menutup kemungkinan masyarakat menjadi apatis dan merasa tidak adanya kepercayaan kepada partai politik, yang seakan masyarakat dituntut dan dihadapkan dengan pilihan yang berbanding terbalik sehingga melawan kotak kosong akan lebih berat  untuk dipilih dibanding tokoh Pesaing.

Dia menjelaskan, berbagai macam spekulasi dan konspirasi  bermunculan di kalangan akademisi baik aktifis maupun pelajar banyak yang menganggap partai politik mencari aman dan mencari keuntungan internalnya, melihat rekom parpol yang hanya merekom satu paslon di kabupaten Ngawi dan koalisi partai hanya merekom satu paslon, bisa dimungkinkan ada permaina dibalik ini semua, dan kembali melanggengkan politik dinasti yang selama ini berdiri di kabupaten Ngawi, “Ini hanya spekulasi kami.  Bisa benar dan bisa Salah,”  tambah Rokhim

Banyaknya calon tunggal di Pilkada serentak 2020 ini juga tidak terlepas dari adanya syarat ambang batas 20 persen dalam UU Pilkada. Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

"Dengan adanya persyaratan ambang batas tersebut memungkinkan memperbesar peluang pilkada hanya diikuti oleh calon tunggal. Harapan dan masukan Kami, Kedepannya syarat ambang batas ini ditiadakan atau kalo tidak bisa Turunkan menjadi 15 persen atau 10 persen,” tandasnya. (ria)

 

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top