Penulis: Sugiharto, Mantan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Se Eks Karesidenan Madiun.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Ngawi  menunai  protes keras. Hal itu dipicu  perlakuan  diskriminatif terhadap media massa/insan pers terkait undangan Focus Group Discussion (FGD) Peran Media dalam Pilbup Ngawi 2020 yang diselenggarakan 3 Agustus 2020.

Dalam diskusi itu,   KPU mengundang  30  awak media, padahal jumlah wartawan  yang  meliput di Kabupaten Ngawi  jumlahnya  ratusan . Diduga,  KPU sengaja  pilih-pilih  terhadap media massa dalam  kegiatan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ngawi 2020 .

Ini hanya salah satu contoh jika  sikap KPU  masih  setengah hati  terhadap kehadiran media massa.  Padahal harusnya, penyelenggara Pemilu itu  terbuka kepada siapa saja dan tidak terpaku  hanya media tertentu.

Sebagai media partner  sosialisasi tahapan Pilkada, mereka tinggal memilih  media  cetak,  online atau  elektronik.  Tetapi nyatanya,  KPU Kabupaten Ngawi tidak  bisa bertindak adil. KPU  mengkotak-kotak media dan mengajak berpartner hanya kepada media tertentu yang  sekaligus sebagai ‘konco dewe’ .

Tindakan hanya mengundang media tertentu, itu  sebagai bukti jika KPU telah melakukan  diskriminatif terhadap media. Padahal dalam situasi dan kondisi pandemi covid-19, harusnya lebih terbuka  mengajak semua   media  untuk berdiskusi .

Bukankah semua media  punya peran  dalam mensukseskan Pilkada 2020 ? Dan tema FGD peran media  dalam Pilbup 2020, adalah sebuah keberanian.  Sayang  KPU  tidak konsisten dalam prakteknya.   Harusnya KPU   mengajak media apapun  tanpa pilih  kasih.

Kalau toh sudah ada kesan tidak welcome, ‘alergi’ , pilih-pilih,  maka  wajar kalau  ada tudingan  minor terhadap KPU.  Seperti, yang ‘terpapar’   di  grup komunitas wartawan. Di Media sosial itu,  mereka  menyesalkan  kebijakan diskriminatif  KPU Ngawi yang juga sebagai penyelenggara FGD.

Persoalannya adalah   bukan soal hak  mengundang dan hak tidak mengundang .  Pasalnya, KPU adalah  lembaga publik,  maka KPU punya kewajiban mengundang  siapapun  terkait dengan  kegiatan yang dibiayai oleh uang rakyat.

Andaikan  beralasan  keterbatasan  anggaran. Itu  bukan alasan  yang   tepat,  karena  pos  anggaran  KPU Kabupaten Ngawi cukup besar. Selain bersumber dari APBN juga mendapat hibah dari  APBD.

Dan sepanjang  komisioner dan sekretariat  KPU  mampu menyusun  perencanaan dan merealisasi anggaran dengan benar, mengapa takut? Termasuk ketika menyelenggarakan kegiatan FGD.

Perlu diketahui, esensi  dari penyelenggaraan FGD itu, tentu  ingin  mendapatkan masukan dari media.  Selain itu juga mengajak media terlibat  aktif dalam sosialisasi tahapan  Pilbup 2020. Nyatanya kegiatan FGD itu  hanya untuk kalangan terbatas alias hanya   mengajak media tertentu.   

Jika alasan pandemi Covid-19 sehingga perlu pembatasan peserta FGD,   itupun  tidak  tepat. Karena penyelenggaraan FGD  bisa dilakukan dua gelombang  dengan peserta media yang berbeda. Bukankah tujuan FGD yang  dirumuskan tidak  sekedar memenuhi kewajiban merealisasi anggaran?

Nah, munculnya tudingan sikap diskriminatif itu ada beberapa sebab, pertama  ada error communication KPU Ngawi dengan insan pers. Kedua, personil komisioner dan sekretariat KPU tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan media/insan pers.  Ketiga, ada informasi tidak pas/tidak akurat di  internal KPU Ngawi.

Sebagai lembaga  publik, harusnya, KPU bersikap  terbuka,  transparan kepada  awak media. Tidak menutup diri dan  tidak  anti kritik. Kini, sudah  waktunya,  orientasi  berpikir  KPU disegarkan  sehingga tidak terbelenggu dan merasa menjadi lembaga eksklusif. Padahal KPU adalah lembaga  melayani masyarakat, bukan  lembaga yang maunya dilayani oleh masyarakat dan  oleh pemerintah.

Dengan melihat kondisi diatas,  yang menjadi pertanyaan adalah sudahkah KPU melaksanakan sosialisasi secara    optimal  hingga  masyarakat paham terhadap program dan kegiatan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Bupati/Wakil Bupati Ngawi? Jawabnya tentu  belum.  Karena sampai detik ini, KPU tidak bisa melibatkan dan mengajak media sebagai fungsi kontrol sejatinya . Contoh  ‘menculek mata’  masih saja  bertebaran ratusan banner  calon Bupati.

Padahal pemasangan baner itu menabrak  tahapan Pilkada dan melanggar  estetika tata kota. Nyatanya hingga saat ini ratusan  baner itu dibiarkan. Bukan justru menunggu Satpol PP, sedangkan Satpol juga menunggu KPU. Juga  menunggu Bawaslu.    Ini patut dipertanyakan, sebenarnya apa yang dilakukan  oleh KPU?

Termasuk Bawaslu Kabupaten Ngawi. Sebagai pengawas Pilkada seharusnya tanpa harus menunggu pengaduan dari pihak manapun  punya inisiatif turun tangan menertibkan banner-banner ‘liar’.  ‘Bunuh’ rasa ewuh-pakewuh dan  menempatkan diri sebagai pengawas  Pemilu. Secuil keberanian harus dimiliki penyelenggara pemilu,  daripada tidak punya sedikitpun keberanian mengahadapi fakta-fakta persoalan di masyarakat..  

Posisi Bawaslu dituntut berdiri diatas obyektifitas, melakukan investigasi fakta-fakta dari berbagai pihak. Mengklarifikasi, mengeluarkan rekomendasi jika  ada temuan   kesengajaan KPU Ngawi  melakukan diskriminatif kepada siapapun. Termasuk kepada media.  

Bawaslu harus memberi rekomendasi yang jelas dan tegas. Sebagai penyelenggara pemilu,  KPU dan Bawaslu harus berorientasi  pada integritas dan menerapkan prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Selayaknya   masyarakat  menuntut KPU dan Bawaslu jika tidak melakukan sebagaimana tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu.. Masyarakat berhak mengumpulkan fakta-fakta keluhan masyarakat,  kemudian  masyarakat  berhak mengadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas sikap dan tindakan KPU dan Bawaslu Ngawi apabila  tidak menjalankan undang-undang. Sudah waktunya KPU dan Bawaslu Ngawi diawasi agar bekerja ditrack yang selurus-lurusnya, sebenar-benarnya, dan agar tidak  mudah   ‘masuk angin’.  (*)

 

 

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top