Oleh Dito,  Ketua  DPC Ikatan Advocat  Indonesia (IKADIN) Kab. Ngawi
RANCANGAN  Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila ( HIP) digagas DPR RI menuai banyak kecaman, memicu demo dari berbagai elemen masyarakat, bahkan gugatan terhadap  iniasiator dari RUU itu. Wajar ada reaksi keras karena RUU HIP urgensinya tidak perlu dibahas, apalagi disahkan menjadi UU. 

Sejak disahkan sebagai dasar negara 18 Agustus 1945, Pancasila bukan hanya menjadi ideologi bangsa Indonesia, bukan cuma sebagai  pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Namun Pancasila  sudah menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam  berbangsa dan bernegara. Sebagai sumber dari segala hukum, eksistensinya Pancasila tidak diragukan lagi. Keberadaannya dibentengi sejumlah  peraturan perundangan yang berlaku. Pancasila sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kemudian Dekrit Presiden  5 Juli 1959, dikeluarkan oleh  Presiden Soekarno di Istana Merdeka.  Dekrit itu akibat dari kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan UUD baru penganti UUDS 1950 dan ada desakan untuk kembali ke UUD 1945 serta rentetan peristiwa politik lainnya. Dekrit itu untuk menyelamatkan negara, sehingga  kembali ke UUD 1945.

Selain itu TAP MPR No XXV/1966 sudah jelas dan tegas.  TAP tersebut tentang “Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/MarxismeLenisme”.

TAP MPRS Nomor XXV/1966 adalah produk kepemimpinan Soeharto yang saat itu memegang Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). TAP MPRS (Sementara) Nomor XXV/1966 ditandatangani oleh beberapa orang seperti: Jenderal TNI Dr. A.H. Nasution selaku Ketua MPRS tahun 1966, kemudian Osa Maliki, H.M. Subhan, Z.E. M. Siregar, Mashudi (Brigjen TNI) selaku Wakil Ketua, dan Mayjen TNI Walujo Puspo Judo selaku Administrator Sidang Umum ke-IV MPRS.

Ada kesan bahwa seolah-olah RUU HIP arahnya sudah bisa dibaca akan mengubah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.  Bagi awam tentu dianggap biasa RUU HIP itu. Padahal dibalik itu ada agenda dan tujuan besar yang ingin dicapai ketika RUU itu menjadi undang-undang.  Dengan mengubah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila akan bergeser menjadi  sebuah norma hukum positif yang bersifat instrumental belaka. Maka keberadaanya mudah ditafsirkan oleh rezim atau penguasa untuk kepentingan  dan melanggengkan  kekuasaan, serta mudah  disalahkangunakan. Makanya  mereka yang berkepentingan sangat getol  ingin menggegolkan RUU HIP  menjadi UU. Karena itu bahaya latenitu  selalu ada. Terutama bahaya laten komunis, harus diwaspadai.  Ini harus dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia.

Mengapa Pancasila itu selalu dipersoalkan? Itu  pintarnya mereka yang ingin memaksakan ideologi lain masuk atau disusupkan. Jika Pancasila goyah, dikaburkan, dirapuhkan maka dengan mudah ideologi lain, paham lain masuk dalam sistem/legal. . Terutama ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme, kapitalisme, bahkan  ideologi atau paham  lainnya. Nah, kalau sudah begitu agenda besarnya adalah  membelokkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ingat uni Soviet pecah belah  menjadi puluhan negara dan negara-negara lain. 

Jadi keberadaan Pancasila sebagai ideologi, falsafah bangsa dan sebagai  sumber dari segala sumber hukum tidak  diragukan lagi. Tigaperempat abad Pancasila sudah teruji. Boleh dibilang  membuat dan menyusun RUU HIP  hal yang kurang kerjaan. Masih banyak  persoalan bangsa dan negara  yang harus dibahas dan mendesak diselesaikan. 

Pancasila sudah diakui  oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara.  Jangan diuthik –uhitk lagi.  Nilai-nilai sila terkandung dalam Pancasila ada dalam segala segi kehidupan Bangsa Indonesia. Nilai-nilai  Pancasila justru bagian dan perwujudan  dari  nilai-nilai agama. Misal dalam agama Islam,  jiwa yang terkandung didalam Lima Sila Pancasila bukanlah sesuatu yang asing lagi, tidak merugikan,  bagian dari nilai-nilai Universal Islam. 

Sila kesatu, Ketuhanan Yang Maha Esa, ada dalam Surah Al-Ikhlash ayat 1. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dalam Surah An Nissa’ ayat 135. Sila ketiga, Persatuan Indonesia (Kebangsaan), tersebut dalam Surah Alhujuraat:13. Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan tersebut dalam Surah Asysyuura, Ayat  38. Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Surah Annahl ayat 90. Jadi jangan sekali-sekali lagi mempersoalkan  Pancasila sebagai  dasar  negara RI, sumber dari segala sumber hukum dan sebagai ideologi bangsa.(*)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top