“Tidak sehat jika
situasi seperti ini berlarut. Terutama di tengah penanganan wabah Covid-19.
Karena yang rugi pasti rakyat. Apalagi sampai jadi kegaduhan, karena DPRD sama
sekali tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Padahal salah satu fungsi DPRD
juga pengawasan agar proses penanganan Covid, khususnya bantuan dan pelayanan
kesehatan untuk masyarakat,” ungkap LaNyalla di Gedung DPRD Jember, Kamis
(4/6/2020).
Dalam kesempatan itu,
Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyampaikan beberapa hal kebijakan Bupati
Jember yang dinilai melanggar aturan dan sama sekali tidak melibatkan dewan
dalam membuat keputusan. “Dalam penyaluran bantuan, bupati membuat satgas
sendiri tanpa dasar hukum. Satgas tersebut diisi relawan bupati yang bekerja
untuk kepentingan pilkada,” beber Syauqi.
Ia juga mengungkap,
bupati tidak melibatkan RT/RW dan pondok pesantren dalam proses penyaluran
bantuan dan penanganan Covid-19. Padahal Jember memiliki sekitar 700 ponpes.
“Ini kan arogan. Karena itu kami mendukung penuh keputusan mayoritas Senator di
Senayan, agar Pilkada 2020 ditunda dulu,” bebernya.
Dialog PTKIN
Sebelumnya, Rabu
(3/6/2020) malam, LaNyalla hadir dalam acara Ngobrol Bareng Tapi Santai
(Ngobras) bersama Ketua Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN),
yang juga Rektor IAIN Jember, Profesor Babun Suharto serta perwakilan dari
sembilan IAIN di Indonesia dengan tema "Roadmap dan Masa Depan PTKIN"
yang digelar secara virtual.
Dalam kesempatan itu,
LaNyalla berkomitmen untuk memberikan dukungan percepatan proses perubahan
status dari 9 IAIN di Indonesia itu menjadi UIN. Ketua DPD RI akan menyampaikan
hal itu kepada Menpan/RB Tjahyo Kumolo, mengingat proses perubahan tersebut
hanya menunggu persetujuan dari Menpan/RB.
Ia meyakini, pemerintah
akan terus memberikan fasilitas, dukungan pendidikan, dan pengembangan diri
bagi talenta anak-anak bangsa, karena akan memberikan kontribusi terhadap
percepatan pembangunan Indonesia. Dan IAIN sebagai salah satu pencetak SDM
terdidik yang memiliki akhlak mulia dan visi keagamaan, harus mengambil peran.
Sebab, salah satu kualifikasi SDM unggul adalah berakhlak mulia dan taat
menjalankan syariat agamanya.
“Dengan perubahan
menjadi UIN, maka semua skup yang dijalankan dan ditargetkan juga akan lebih
luas. Jumlah tenaga pendidik juga akan meningkat. Jumlah mahasiswa juga akan
meningkat. Infrastruktur dan fasilitas juga akan ikut meningkat. Sehingga hasil
akhirnya, secara kualitatif akan terjadi peningkatan output lembaga pendidikan
ini. Itulah harapan kita semua,” tukas alumni Fakultas Teknik Universitas
Brawijaya Malang ini.
Sementara itu, Ketua
Forum PTKIN Profesor Babun Suharto berterimakasih atas arahan dan dukungan yang
telah diberikan oleh DRD RI dalam proses peralihan status IAIN menjadi UIN
tersebut. “Kami atas nama 9 rektor IAIN sangat berterimakasih kepada Ketua DRD
RI yang telah memberi dukungan pengembangan pendidikan tinggi Islam dalam
membangun peradaban bangsa,” kata Profesor Babun.
Selain Rektor IAIN
Jember, hadir dalam diskusi virtual tersebut Rektor IAIN Surakarta, IAIN
Tulungagung, IAIN Purwokerto, IAIN Ambon, IAIN Bengkulu, IAIN Samarinda, IAIN
Palu dan IAIN Gorontalo. Selain itu tampak hadir pula Rektor IAIN Papua yang
oleh Kemenag RI belum diajukan sebagai kandidat alih status. (rto)
Posting Komentar