Dito, SH, M.Pd, Ketua DPC Ikatan Advocat Indonesia (Ikadin) Ngawi
BAK petir menyambar di siang  bolong, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 menjadi Undang - Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/5).  Ini episode  baru dilakoni wakil rakyat di tengah rakyat, bahkan dunia  sedang dibelenggu  pandemi Covid-19 yang belum menentu kapan akan berakhir.

Bagi pemerintah disetujui Perpu itu menjadi UU merupakan sebuah ‘berkah’. Itu  merupakan catatan yang penting bagi pemerintah dan nantinya akan digunakan sebagai landasan konstruktif untuk menjalankan peraturan tersebut. Perppu   merupakan salah satu instrumen yang tepat dalam menghalau dampak negatif lebih lanjut dari pandemi tersebut. Menurutnya, pemerintah akan terus sigap dalam merespons dan memperbaiki kebijakan dalam menghadapi Covid-19.Begitu respon pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani  menanggapi  ‘berkah’ lahirnya UU itu.
Selama ini Perppu Nomor 1 tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan dalam menangani pandemi Covid-19. Selain itu, ini juga digunakan sebagai tameng dalam menghadapi ancaman berbahaya bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Namun kehadiran  Perpu  No. 1 tahun 2020 menjadi  UU   tersebut terkesan kuat  dipaksakan  dan  belum dianggap penting . Karena untuk  keperluan payung hukum,  sekarang sebenarnya  pemerintah  sudah mempunyai  Undang-Undang  No. 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  UU No. 17 Tahun 2003  mengatur mekanisme pelaksanaaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  jika dalam  keaadan  tidak normal atau darurat tanpa perlu mengeluarkan Perpu lagi.  Terlebih  di pasal 27 ayat (3), (4) dan (5) UU 17 2003 tersebut  telah mengatur mekanisme yang bisa ditempuh pemerintah dalam situasi darurat.

Nah, Jadi kehadiran  Perpu  No. 1 tahun 2020 menjadi  UU   janganlah  dijadikan  dasar hukum yang mengatur  stabilitas negara.  Andaikan  sekarang  lahirnya Perpu 1 Tahun 2020  menjadi UU justru dicuriga ada agenda politik pemerintahan.  Diantaranya  sebagai agenda politik anggaran  sehingga  pemerintah mendapat  legitimasi hukum dalam menyusun anggaran negara sampai tiga tahun ke depan. Yang termasuk sebagai legitimasi menambah jumlah pinjaman luar yang dianggap sebagai jalan rasional  mengatasi ekonomi nasional pasca pandemi covid-19.  Apapun tindakan dilakukan pemerintah sampai 2022, tidak bisa  digugat secara pidana dan perdata karena dengan UU tersebut legitimasi makin kuat.

Karena itu jika UU tersebut  ada tudingan  lahir dipaksakan, dan kemudian banyak respon masyarakat yang keberatan  hingga menggugat ke  Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang sangat wajar. Pemerintah dan DPR harus  berani menerima resiko menghadapi reaksi negatif  masyarakat. Kalau toh ada yang bereaksi, pemerintah  tidak perlu merespon secara berlebihan yang  berlebihan, biarkan masyarakat menempuh jalur mekanisme hukum untuk menguji apa yang telah diputuskan pemerintah dan  oleh wakil rakyat.   

Yang  jelas, Lahirnya Perpu  No. 1 tahun 2020 menjadi  UU, bisa  jadi  catatan  buruk, atau  bisa jadi catatan baik  bagi pemerintah dan wakil rakyat. Semua  akan dibuktikan dalam perjalanan hingga akhir masa pemerintahan ini. Semestinya perpu atau  UU itu lahir atau ditetapkan haruslah memperhatikan sendi konstitusi, sendi demokrasi dan sendi negara hukum. Janganlah  alasan pandemic Covid-19 dijadikan  alat melahirkan UU  sehingga  terkesan penegakan hukum dilakukan secara ‘sewenang-wenang. (*)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top