CAKRANEWS.NET. NGAWI—Manajelis Pimpinan Cabang  Pemuda Pancasila (MPC PP)  Kabupaten Ngawi mengingatkan agar bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program sosial  dalam bentuk apapun  bersumber dari anggaran negara atau pemerintah tidak dipolitisasi.  Artinya program sosial upaya mengatasi  dampak wabah covid-19  tidak didomplengi kepentingan politik, kepentingan partai politik, kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi ambisi jabatan, atau ambisi tertentu.  Semua harus murni untuk membantu  kesulitan ekonomi masyarakat akibat bencana wabah yang belum berkesudahan. “Jangan sampai ada yang menunggangI program sosial ini, dengan politisasi,” ujar Siras Santoso, Ketua MPC PP Kabupaten Ngawi pada CAKRANEWS.NET.
 Menurut Siras,  tidak dibenarkan oknum parpol atau birokrasi mendompleng BLT/baksos pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Politisasi program sosial pemerinta tidak dibenarkan karena akan menimbulkan ketidakadilan dan keresahan masyarakat. Misalnya, bantuan sosial diberi label  atribut parpol, foto kades, foto pribadi, atau tulisan dengan tujuan mendapat simpati masyarakat.  

Kecuali baksos dilakukan partai politik, tokoh politik dan lainnya sumber anggaran  dari uang partai politik yang bersangkutan, kantong pribadi sendiri.  “Yang pasti  BLT dan bantuan sosial yang bersumber dari  anggaran negara, pemerintah, atau pemerintahan desa tidak boleh didomplengi apapun, semua  untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Termasuk  pendamping desa, pendamping Program Keluarga  Harapan (PKH) atau pendamping  program-program pemerintah  tidak dibenarnya jika  membawa muatan-muatan untuk kepentingan  di luar tujuan program sosial. “Pemuda Pancasila siap menerima  pengaduan terkait  penyelewengan pelaksanaan BLT/Baksos  bersumber dari uang dari pemerintah/ negara,” tandasnya.

 Siras menambahkan, jika ada politisasi maka harus ditindaktegas dan disusut tuntas. PP kader dan anggotanya  tersebar  hingga ke tingkat RT  diam-diam memantau  pelaksanaan/distribusi BLT  dan baksos pemerintah. “Jika ada politisasi harus ditindak tegas,” katanya.

Sementara itu Abjudin Widiyas Nursanto,  Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi mengatakan, sampai detik ini belum melihat politisasi Bantuan Tunai Langsung  (BLT) atau Baksos  dari pemerintah terkait dampak wabah Covid-19.  “Jika ada ada gelagat atau ada yang mempolitisi BLT atau bantuan sosial  dari  fasilitas negara maka masyarakat bisa melapor ke Bawaslu,” katanya. (rto)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top