CAKRANEWS.NET-NGAWI--Jovi Andrea Bachtiar, Koordinator Judicial Review UU KPK merespon Surat Edaran Bupati Ngawi  Nomer 14/058/404.112.2/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Desa (BLT Desa) dengan  pembatasan besaran yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Bupati).

“Saya bertentangan dengan pihak pemda yang membatasi ruang kebebasan kepala desa untuk menganggarkan secara maksimal Dana Desa untuk BLT DD mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2020”, Terang Jovi  saat dihubungi , Jum’at (15/05/2020).
Ia menuturkan, SE Bupati itu bukan peraturan mengikat layaknya Peraturan Menteri. Sehingga Kepala Desa tidak apa-apa kalau mengesampingkan himbauan bupati. Sepanjang tidak korupsi dan bisa menjamin penyaluran BLT DD tepat sasaran. “Kepala Desa boleh mengesampingkan Surat Edaran Bupati, sepanjang tidak korupsi dan menjamin penyaluran BLT Desa tepat sasaran,”katanya.

Banyaknya masyarakat desa yang terdampak Covid-19 sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah Pusat maupun Daerah sehingga aturan/perda dan atau Surat Edaran tidak boleh bertentangan denga aturan diatasnya. "Saya dan teman-teman dari komunitas hukum Justitia Omnibus bersedia dan bersiap untuk mengajukan Pengujian Perbup atau Perda apabila memang Pemerintah Kabupaten Ngawi tetap ingin mengatur terkait pembatasan besaran dana yang dapat dianggarkan oleh Pemerintah Desa guna menyelenggarakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Mengingat Perbup atau Perda seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya, yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020,”Ujarnya.

“ngat kembali asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi mengesampingkan hukum lebih rendahm lex superiori derogat legi inferiori.. Perbup atau Perda itu tidak dapat mengesampingkan Permendes dengan mengacu pada asas lex specalis derogat legi generalis karena kedua instrumen hukum tersebut berbeda wujudnya. " Secara ilmu perundang-undangan Permendes hanya bisa dikesampingkan dengan Permendes atau aturan diatasnya seperti Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang, bukan Perda atau Perbup. Perda atau Perbup itu hanya menjelaskan lebih lanjut terkait mekanisme penyaluran, bukan batasan dana yang dapat dianggarkan. Karena telah secara rinci batasan tersebut dinyatakan dalam Lampiran II Permendes Nomor 6 Tahun 2020,”Pungkasnya. (ofa)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top