Bandel Ijin Dicabut,  KSP Cabang Ilegal Ditutup Paksa
Bupati Kanang video Converence
CAKRANEWS.NET, NGAWI- Untuk terus menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah Daerah Ngawi tidak memberi toleransi terhadap masyarakat keluar masuk wilayah Ngawi, terutama bagi  warga  tidak ber-kartu tanda penduduk (KTP) Ngawi. “Ini harus tegas ,   mereka dari luar  Ngawi harus balik, nggak boleh masuk Ngawi,”  tandas Bupati  Budi ‘Kanang’ Sulistyono saat melakukan Video Conference dengan Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, kepala puskesmas, Kapolsek dan jajaran, Danramil dan jajarannya  seluruh Ngawi,  dari pendopo  Rabu malam (29/04/2020).

Bupati meminta tim penanggulangan Covid-19 bertindakan tegas, tidak sembrono dan melakukan pengawasan ketat di perbatasan kota. Jangan sampai Ngawi yang kecolongan ada warga  bukan Ngawi masuk membawa virus corona. “Semua harus kompak. Kodim, Polres  terpusat di perbatasan dan jalan besar. Ada ekstra pengawasan di jalan tertentu,” ujar Bupati.
Karena itu,lanjut Kanang, seluruh jajaran tim penanggulangan Covid-19 dituntut  untuk  tidak lengah sedikitpun  menangani warga berstatus PDP, ODR dan lainnya. Camat dan kades harus menggerakkan masyarakat, posko-posko harus aktif untuk menjaga keamanan antisipasi penyebaran Covid-19.  Semua harus menjaga agar Ngawi tetap  zero-covid-19. Termasuk prosedur shalat jamaah di masjid wajib diikuti.

Saat  video conference,  Kanang didampingi Muspim daerah, Wakil Bupati Oni  Anwar, Sekda M. Sodiq dan kepala-kepala dinas. Di kesempatan itu, Kanang mendapat laporan dan menanyakan situasi kemananan yang terjadi di ngawi. Ia meminta  keamanan lingkungan harus dijaga, jangan sampai terjadi  gangguan kemananan, tindak criminal dan lainnya.

Sementara terkait  laporan masih berkeliaran juru tagih Koperasi SImpan Pinjam (KSP), Kanang memberi perhatian khusus. Dinas koperasi harus bertindak ‘galak’  terhadap KSP-KSP yang  keluar masuk wilayah Ngawi atau  masuk dari kampung-ke kampung.  Penjelasan dari Dinas Koperasi, KSSP-KSP sudah sudah sepakat dan masing-masing membuat pernyataan jika selama ada covid-19 tidak melakukan penarikan ke nasabah-nasabah. Andaikan masih ada yangmelakukan penarikan, masyarakat diminta melaporkan ke Dinas Koperasi untuk dilakukan penindakan.  “KSP yang tidak punya ijin langsung ditutup saja,” pinta Kanang.

Sikap Kanang direspon Ketua DPRD Ngawi Dwi Riyanto Jatmiko. Antok--begitu panggilannya- melakukan video conference dari rumahnya. Tindakan tegas terhadap KSP-KSP bandel sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.  “KSP-KSP yang gak punya ijin langsung ditutup saja,”  kata Antok, begitu panggilannya.  (rto)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top