Oleh Dito, SH, Praktisi Hukum
MENARIK diskusi terbatas awak media CAKRANEWS.NET Jumat (10/04/2020). Mulai keprihatinan dan penanggulangan Covid-19,  penegakan hukum, keadilan hukum, hingga anggaran desa diarahkan ke penanggulanan Covid-19 dan banyak  lagi.  Diskusi itu ada pakar hukum, ada  pembangunan desa, praktisi pendidikan,  dosen, mahasiswa. Dari diskusi itu ditulis Dito, SH, Pengacara  yang juga Pimpinan  Perusahaan Cakra Media,  dalam perspektif opini.

BANYAK berharap hukum harus ditegakkan.  Haruskah?  Sejauh apa hukum harus tegak? Setinggi  orang berdiri? setinggi  pencakar langit? Setinggi  menara? Atu setinggi langit? Atau setinggi-tingginya mata memandang? Atau setinggi kemampuan duit seseorangnya? Itulah pertanyaan, mudah jawabnya. Sederhana jawabnya ,  namun bisa mbulet jika sudah menyangkut sebuah kasus praktek hukum.
Coba  kasus suap/gratifikasi melibatkan pejabat. Sederhana  saja ada pengakuan, ada saksi,  ada bukti kuat. Ujungnya jadi mbulet kalau sudah berada di pengadilan. Ujungnya terdakwa  bisa bebas.  Kasus korupsi pun begitu,  jadi rumit   ketika sudah  dalam persidangan.  Padahal  unsur-unsur korupsi sudah jelas.  Akhirnya ada  yang bebas  dari dakwaan juga. Tambah rumit lagi naik di tingkat kasasi. Ada putusan kasasi yg beda dengan putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu memutuskan tersangka bersalah, akhirnya tersangka tidak jadi bebas.. Akhirnya si terdakwa tidak jadi bebas tapi  terbukti   korupsi.  Tidak puas putusan kadasi, mengajukan upaya lagi dengan mengajukan Peninjaun Kembali (PK). Inikah  namanya upaya hukum ditegakkan?  Upaya berjuang tegakkan hukum?

Memang Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, penegakan yang tegas merupakan upaya pemberantasan korupsi yang terus diakukan, melalui perbaikan sistem pemerintahan. Itulah yang pernah diungkapkan Joko Widodo, saat membuka pemaparan visi-misi Capres/Cawapres, awal Januari 2019.
Hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum di Indonesia, demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab, saat ini sering dijumpai penegakan hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum  namun tidak mementingkan rasa keadilan hukum. Sekarang kebalik, kepastian dulu baru keadilan. Jadinya masyarakat merasa tidak mendapat keadilan hakikinya.

Realitasnya,  penegak hukum di Indonesia banyak masih yang menganut paham positivistik, yang lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan. Munculnya kasus-kasus yang dianggap kecil, hal yang sepele , justru mendapat porsi perhatian dan hukuman berat. Seharusnya hukuman berat diganjar ke  pelaku kasus-kasus besar misal kasus  korupsi atau kasus yang oleh masyarakat dianggap kasus besar.   Hal yang tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berpihak pada rakyat. Karena kasus kecil divonis berat, sedangkan kasus korupsi divonis ringan bahkan mendapat keringanan hukum.

Nah apakah ini keadilan benar-benar ditegakkan? Hal itulah   kemudian timbul solidaritas masyarakat karena tidak  puas dengan vonis dan rasa keadilan,  terhadap penegakan hukum karena kasus dianggap besar  dijatuhi hukuman yang tidak sebagaimana mestinya.

Terkait  Anggaran Desa yang diwacanakan untuk dialihkan ke anggaran  penangananan Covid-19, ujung-ujungnya  adalah soal hukum. Secara hukum pengalihan anggaran desa ke penanggulangan Covid-19, harus dipertanggungjawabkan. Jadi  desa, Kepala Desa sebagai kuasa anggaran harus memiliki legalitas sebagai dasar hukum  untuk mengalihkan  anggaran  desa ke anggaran penanggulanan Covid-19 yang tidak ada dalam perencanaan anggaran desa. Jika tidak ada dasar hukum  tertulis, maka pasca  covid-19 berlalu, hal YANG tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan. Jadi  Kepala Desa jangan sembrono. Suatu saat jika situasi  normal,  biasanya  ada yang berkecenderungan lupa  terhadap masa lalu, apalagi terkait penegakan hukum!! (*)


Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top