CAKRANEWS.NET, Ngawi – Setelah dikabarkan mencabut gugatan pra peradilan melalui Pengadilan Negeri Ngawi, tersangka pengadaan tanah pengganti Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Mantingan Ngawi dengan inisial S kembali mendaftarkan persoalan  sama.

Inisial S yang belakangan terungkap sebagai Suprianto tersebut mendaftarakan gugatan dan tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Nomor  3/Pid.Pra/2020/PN Ngw tertanggal20 Februari 2020. Untuk klarifikasi perkara masih sama dengan sebelunya yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam isi gugatan pertama dengan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ngw terungkap termohon adalah Kapolres Ngawi. Beda dengan sebelumnya, termohon kali ini adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq. Kepala Kepolisian Resort Ngawi.

Sedang Petitum Permohonan meliputi :
1.     Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon ini untuk seluruhnya;
2.     Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Sub. Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3.     Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/9/I/2020/Satreskrim tertanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan Termohon adalah tidak sah, tidak berlaku dan tidak mengikat kepada Pemohon;
4.     Menyatakan Laporan Polisi dengan Nomor LP.A/6/I/RES.3.3./2019/JTM/RES NGW tertanggal 18 Januari 2019,  yang menjadikan Laporan tersebut sebagai bukti untuk menjerat Pemohon, adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan tidak berlaku mengikat kepada Pemohon;
5.     Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon;
6.     Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas diri Pemohon;
7.     Menghukum Termohon membayar Kerugian Materiil yang diderita Pemohon sebesar Rp. 96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
8.     Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 
ATAU
Apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpedapat lain, demi peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya.

Persoalan penetapan tersangka berawal dari keterlibatan Suprianto dalam pengadaan tanah pengganti untuk SMP di Kecamatan Mantingan. Dari berbagai informasi maupun bukti yang berhasil dikumpulkan Polres Ngawi berikut keterangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Timur menyimpulkan bila pengadaan tanah tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top