·        Hari Pers Nasional di Paseban Radjiman
Rianto Dwi Jatmiko (Antok) dan  Sodiq

CAKRANEWS.NET, NGAWI-Birokrasi sepakat perkembangan informasi yang begitu cepat harus disikapi insan pers dengan kerja profesional, cerdas, kritis dan bertanggungjawab, termasuk dalam menyajikan berita terkait pembangunan daerah, sosial kemasyarakatan, kasus kriminal, hukum, korupsi, pengawasan pembangunan, informasi pembangunan  berimbang. 

“Hari pers nasional  menjadi tonggak pers, berharap pers siap masuk dalam era apapun, mengikuti perkembangan yang semakin dinamis. Sinergisitas  pers dengan pemerintah daerah semakin baik, kritis. Pers menjadi mata, telinga dan pendengaran  dalam peran sertanya  membangun daerah,” ujar Dwi |Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi di peringatan Hari Pers Nasional  (HPN) 2020  dengan tema  ‘Menuju Literisasi Media diselengarakan Wartawan Ngawi , di Paseban Radjiman Wedyaningrat (12/1/2020).

Menurut Antok—begitu panggilan Dwi |Rianto Jatmiko-- peran pers di daerah sudah  terbukti.  Pers menjadi  kontrol pembangunan, ikut membantu memberi informasi menyelesaikan masalah  pembangunan atau persoalan di masyarakat. “Kita, birokrasi harus jembar dadanya, bendo segorone. Lapang dada,”ujarnya berharap pers juga memberi masukan dan inovasi kepada pemerintah daerah.

Pers sangat besar dalam mengawal pembangunan di daerah. Perperan memberikan kontribusi dalam membangun. Partisipasinya pers sangat dibutuhkan dalam agenda pembangunan daerah dengan kekritisannya yang membangun, cerdas, edukatif

Di tempat sama M Sodiq, Sekda Pemkab Ngawi berharap pers bersinergi dan menjadi mitra yang baik dengan Pemerintah daerah, terus menjunjung tinggi profesionalisme dalam hal pemberitaan demi membangun  Ngawi. “Pers harus kritis, tidak hanya memberitakan hal sensitif  dan tidak lengkap. Masyarakat  membutuhkan informasi yang lengkap,” ujar Sodiq.

Menurutnya, Insan pers harus   cepat merespon perkembangan informasi dan  teknologi komunikasi. Termasuk Wartawannya  harus memiliki kemampuan  dan keterampilan  berkomunikasi  sehingga benar-benar ikut terlibat dalam pembangunan daerah. “Kalau komunikasi wartawan dengan birokrasi lancar, maka tidak ada masalah. Komunikasi harus dibangun antara wartawan dengan birokrasi,” katanya.

Sodiq menjelaskan,  pers perlu kritis agar pembangunan di daerah bisa maju. Tanpa pers, pembangunan daerah tidak mungkin mengalami kemajuan seperti dirasakan Ngawi yang sekarang menjadi barometer nasional  dari  s448  kabupaten/kota se Indonesia. Tahun 2019 Ngawi salah satu dari 9 kabupaten/kota se Indonesia yang terbaik. Tahun 2020, masuk 10 terbaik di kinerja   
Antok maupun Sodiq menyinggung pers kritis, namun keduanya juga berharap pers  harus tetap menciptakan kondusifitas daerah. Daerah satu dengan daerah lain berbeda. Termasuk Ngawi beda dengan kota/kabupaten lain dalam  penanganan masalah, maka pers harus tetap menjadikan Ngawi kondusif.

Usai acara Sugiharto, mantan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Se-Karesidenan Madiun menanggapi terkait kondusifitas. Dia menjelaskan,   jangan sampai  upaya mengedepankan kondusifitas justru  peranan persmenjadi  tumpul, wartawan menjadi tidak kritis. Artinya  insan pers  tidak menyampaikan fakta peristiwa yang sebenarnya.  Kondusifitas tetap  harus dipegang teguh oleh pers, tetapi fakta berita yang menjadi akar persoalan tidak boleh dihilangkan atau direkayasa supaya  masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pemberitaannya, insan  pers harus bisa memilah-milah mana kepentingan bangsa, kepentingan kelompok, kepentingan perorangan apalagi kepentingan oknum.

“Jangan sampai ada  tuntutan  kondusifitas, tapi fakta-fakta peristiwa  tidak diinformaskan pada masyarakat. Karena fakta-fakta  itu yang sebenarnya menjadi informasi yang sangat penting  bagi masyarakat sebagai bahan masukan menyelesaikan persoalan, untuk memudahkan dan mempercepat penyelesaian masalah oleh pemerintah atau pihak terkait,” ujarnya.

Menurut Sugiharto,  pemerintah daerah dan masyarakat juga berkewajiban mendidik insan pers agar insan pers  mengedepankan profesionalisme,  berpegang teguh  kode etik  saat menjalankan tugas dan  tetap kritis. “Jadi bukan hanya  insan pers,  perusahaan pers, atau organisasi wartawan  yang berkewajiban mendidik insan pers, tapi juga pemerintah dan masyarakat,” tutur Sugiharto, juga Pimpred Cakranews.Net ini. (ris/rto)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top