· Hari Pers Nasional di Paseban Radjiman
 |
| Rianto Dwi Jatmiko (Antok) dan Sodiq |
CAKRANEWS.NET,
NGAWI-Birokrasi sepakat perkembangan informasi yang begitu cepat harus disikapi
insan pers dengan kerja profesional, cerdas, kritis dan bertanggungjawab,
termasuk dalam menyajikan berita terkait pembangunan daerah, sosial
kemasyarakatan, kasus kriminal, hukum, korupsi, pengawasan pembangunan, informasi pembangunan berimbang.
“Hari pers
nasional menjadi tonggak pers, berharap
pers siap masuk dalam era apapun, mengikuti perkembangan yang semakin dinamis. Sinergisitas pers dengan pemerintah daerah semakin baik,
kritis. Pers menjadi mata, telinga dan pendengaran dalam peran sertanya membangun daerah,” ujar Dwi |Rianto Jatmiko,
Ketua DPRD Kabupaten Ngawi di peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020
dengan tema ‘Menuju Literisasi Media
diselengarakan Wartawan Ngawi , di Paseban Radjiman Wedyaningrat (12/1/2020).
Menurut Antok—begitu
panggilan Dwi |Rianto Jatmiko-- peran pers di daerah sudah terbukti.
Pers menjadi kontrol pembangunan,
ikut membantu memberi informasi menyelesaikan masalah pembangunan atau persoalan di masyarakat. “Kita,
birokrasi harus jembar dadanya, bendo segorone. Lapang dada,”ujarnya berharap
pers juga memberi masukan dan inovasi kepada pemerintah daerah.
Pers sangat besar
dalam mengawal pembangunan di daerah. Perperan memberikan kontribusi dalam
membangun. Partisipasinya pers sangat dibutuhkan dalam agenda pembangunan
daerah dengan kekritisannya yang membangun, cerdas, edukatif
Di tempat sama M
Sodiq, Sekda Pemkab Ngawi berharap pers bersinergi dan menjadi mitra yang baik dengan
Pemerintah daerah, terus menjunjung tinggi profesionalisme dalam hal
pemberitaan demi membangun Ngawi. “Pers
harus kritis, tidak hanya memberitakan hal sensitif dan tidak lengkap. Masyarakat membutuhkan informasi yang lengkap,” ujar
Sodiq.
Menurutnya, Insan pers
harus cepat merespon perkembangan
informasi dan teknologi komunikasi. Termasuk
Wartawannya harus memiliki
kemampuan dan keterampilan berkomunikasi
sehingga benar-benar ikut terlibat dalam pembangunan daerah. “Kalau
komunikasi wartawan dengan birokrasi lancar, maka tidak ada masalah. Komunikasi
harus dibangun antara wartawan dengan birokrasi,” katanya.
Sodiq menjelaskan, pers perlu kritis agar pembangunan di daerah
bisa maju. Tanpa pers, pembangunan daerah tidak mungkin mengalami kemajuan
seperti dirasakan Ngawi yang sekarang menjadi barometer nasional dari s448 kabupaten/kota se Indonesia. Tahun 2019 Ngawi
salah satu dari 9 kabupaten/kota se Indonesia yang terbaik. Tahun 2020, masuk
10 terbaik di kinerja
Antok maupun Sodiq
menyinggung pers kritis, namun keduanya juga berharap pers harus tetap menciptakan kondusifitas daerah. Daerah
satu dengan daerah lain berbeda. Termasuk Ngawi beda dengan kota/kabupaten lain
dalam penanganan masalah, maka pers harus
tetap menjadikan Ngawi kondusif.
Usai acara Sugiharto, mantan Sekretaris
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Se-Karesidenan Madiun menanggapi terkait kondusifitas. Dia menjelaskan, jangan sampai upaya mengedepankan kondusifitas justru peranan persmenjadi tumpul, wartawan menjadi tidak
kritis. Artinya insan pers tidak menyampaikan fakta peristiwa yang
sebenarnya. Kondusifitas tetap harus dipegang teguh oleh pers, tetapi fakta berita
yang menjadi akar persoalan tidak boleh dihilangkan atau direkayasa supaya masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pemberitaannya, insan pers harus bisa memilah-milah mana kepentingan bangsa, kepentingan kelompok, kepentingan perorangan apalagi kepentingan oknum.
“Jangan sampai ada tuntutan
kondusifitas, tapi fakta-fakta peristiwa
tidak diinformaskan pada masyarakat. Karena fakta-fakta itu yang sebenarnya menjadi informasi yang
sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan masukan
menyelesaikan persoalan, untuk memudahkan dan mempercepat penyelesaian masalah
oleh pemerintah atau pihak terkait,” ujarnya.
Menurut Sugiharto, pemerintah daerah dan masyarakat juga berkewajiban
mendidik insan pers agar insan pers
mengedepankan profesionalisme, berpegang teguh kode etik saat menjalankan tugas dan tetap kritis. “Jadi bukan hanya insan pers, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang berkewajiban mendidik insan pers, tapi
juga pemerintah dan masyarakat,” tutur Sugiharto, juga Pimpred Cakranews.Net
ini. (ris/rto)
Posting Komentar