Oleh:  Sugiharto, Dosen STIT Islamiyah Karya Pembangunan Ngawi     
           & Anggota FPMPI  Kopertais IV-Surabaya
   
   CAKRANEWS.NET--Di DUNIA ini tidak ada namanya abadi. Semua  kehidupan selalu berubah. Dinamis mengikuti perjalanan waktu dan jaman. Namun realitasnya, banyak  orang ‘dihantui’ jika  ada perubahan. Ada anggapan bahwa perubahan sesuatu ancaman. Bakal mengusik kenyamanan.  Menggangu zona   yang dianggap sudah nyaman. Padahal perubahan yang baik,  akan  mengubah  yang belum sempurna menjadi sempurna.  Situasi inilah yang terjadi sekarang, terkait  Rencana Undang-Undang (RUU)  Omnibus Law. Langkah perubahan untuk menata lebih baik  terhadap praktek   penataan kehidupan  oleh pemerintah.

Pemerintah  mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup:  Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan InovasiAdministrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.Omnibus Law Perpajakan mencakup: Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas.

Melalui  RUU Omnibus Law ini, pemerintah  ingin memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing ekonomi Indonesia. Apalagi menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global sekarang ini. Itulah harapan pemerintah agar  ekonomi mampu menghadapi tantangan jaman yang sudah menglobal.  Semua serba global, semua serba menggunakan teknologi  informasi  canggih, cepat, efesien seiring era revolusi industri 4.0.

Presiden Joko Widodo pernah menegaskan  ada 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang akan direvisi sekaligus. UU tersebut direvisi lantaran dinilai menghambat investasi. Menghambat kecepatan dalam bergerak untuk respon perubahan-perubahan di dunia. Kalau UU  kaku, perubahan yang ada tidak bisa direspons dengan cepat. Aturan harus cepat dibuat. Begitu presiden mengingatkan. Luar biasa, gagasan itu.  Seperti pernah  dilakukan oleh negara-negara  maju untuk mengatasi persoalan di negaranya,  dengan istilah mereka sendiri. Omnibus Law  terobosan  pemerintahan Jokowi.

Nah, memang sudah seharusnya pemerintah melakukan dan membuat terobosan untuk  mengatasi persoalan. Mengurai ‘benang ruwet’  persoalan yang sudah bertahun-tahun  menjadi pokok persoalan yang memperlambat ekonomi Indonesia, sehingg ekonomi lebih baik dari  tahun sebelumnya. Salah satu contoh,  Omnibus Law menggabungkan beberapa prosedur dan perizinan. Ini dapat memangkas waktu pengurusan dan  biaya yang harus dikeluarkan yang selama dikeluhkan pelaku usaha maupun, pelaku legalitas perizinan.

Langkah pemerintah untuk terus melangkah agar target ekonomi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat dan keras ini, harus didukung sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Ibaratnya Omnibus Law adalah  sarana gerakan ‘bersatu’ dalam menghadapi  tantangan dan ancaman ekonomi bangsa. Mengapa harus  naik sepeda sendiri-sendiri jika bisa naik dalam satu  bus, satu  gerbong atau dalam satu pesawat jika tujuan adalah sama agar ekonomi  baik sehingga  rakyat sejahtera?

Sebenarnya  kita mudah menerima  setiap ada perubahan, terutama perubahan inovatif menuju baik, dan  mustahil kita  akan terus bertahan dalam ketidakpastian dan keterpurukan. Membangun kualitas sangat diperlukan dalam melakukan perubahan. Pada akhirnya  ini semua kembali kepada diri kita sendiri. Kita merespon cepat dengan melakukan peningkatan kualitas, beradaptasi pada perubahan.  

Kalo toh ada perdebatan,  pro-kontra terhadap omnibus law jangan sampai berlarut-larut. Harus  cepat merespon karena tantangan ekonomi global terus bergerak cepat,  agar tidak jauh tertinggal menjadi Negara yang sangat tertinggal.   Harus dikaji, dimusyawarahkan dan dimufakati agar  persoalan bangsa segera bisa  teratasi.  Tidak perlu dengan demo. Tidak perlu mengerahkan massa untuk memecahkan masalah omnibus law. Nilai-nilai sila keempat Pancasila bisa dijadikan landasan untuk menyatukan diri menerima omnibus law demi perubahan lebih baik, menuju kehidupan sejahtera seluruh rakyat republik ini.  (*)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top