Ilustrasi (Google)
CAKRANEWS.NET – Setelah cukup lama Kepolisisan Resort Ngawi melakukan penyelidikan masalah pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Mantingan akhirnya menemukan titik terang. Mendasar pada bukti dan keterangan saksi akhirnya ditetapkan 2 orang tersangka dengan inisial H dan S.

Keduanya dijerat dengan UU Tipikor dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sangkaan tersebut berdasar dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang melibatkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

Namun untuk inisial H yang belakangan diketahui Hadi Suharto melakukan perlawanan dengan mendaftarkan gugatan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Ngawi pada Senin 10 Februari 2020. Itu terungkap dari Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ngawi.

Uraian gugatan Pra Peradilan dengan Nomor pendaftaran 1/Pid.Pra/2020/PN Ngw tertanggal 10 Februari 2020 tersebut, pemohon atas nama Drs. Hadi Suharto, MSi dan sebagai Termohon Kapolres Ngawi yang tercatat dalam kolom Para Pihak. Dalam kolom Klarifikasi Perkara tidak banyak materi yang diuraikan. Hanya saja disebutkan bila hal tersebut berkaitan denga ganti kerugian.

Dalam Pendaftarannya, pria yang pernah menjabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tersebut mengajukan Petitum Permohonan dengan 5 tuntutan sebagai berikut :

1.     Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon ini untuk seluruhnya;
2.     Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Sub. Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu penetapan aquo tidak mempunyai hukum mengikat;
3.     Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan atas diri Pemohon;
4.     Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhdap perintah penyidikan Pemohon;
5.     Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan yang menjerat Hadi Suharto berawal dari pengadaan tanah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Tahun 2017 lalu. Dari transaksi terungkap bila nilai yang diberikan pada pemilik tanah tidak sebesar yang dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban. (RYS)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top