·        Aksi Demo Galak di Pengadilan Dihadang Polwan Cantik-Cantik
Perwakilan aksi demo diterima di PN Ngawi
CAKRANEWS.NET-  Kendati tidak mengerahkan massa besar-besaran saat demo Pengadilan Negeri (PN)  Ngawi tapi mampu menyuarakan dengan lantang dan galak, menuntut pengusutan tuntas dugaan pungli pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan yang menyeret oknum dinas Pendidikan. Makhlum aksi demo kali ini (24/2) dilakukan wartawan tergabung dalam solidaritas Rakyat Anti Korupsi (SORAK). “Bongkar, tangkap dan adili mafia  tukar guling tanah SMPN 1 Mantingan,” teriak Prapto, saat orasi di atas mobil pick up.

”Neng Ngawi kudu resik korupsi, tolak pra praperadilan, cari garong tanah, nek ora korupsi opo ora badog,” ditu diantara poster dibentangi peserta aksi. Polres mengerahkan pasukan Polwan mengamankan dan memblokade pintu gerbang kantor PN Ngawi. Aksi berlangsung satu jam lebih  tanpa ada kericuhan.
Polwan Cantik-cantik Hadang pendemo
Kasus dugaan pungli pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan  terhadi 2017, dari hasil audit BPKP Jatim, uang negara dirugikan sebanyak Rp 1,154 miliar. “Oknumnya ongkang-ongkang bebas  ngopi main catur, tidak disidangkan, tapi gugatan pra peradilan yang disidangkan,” teriak diantara mereka yang bergantian orasi

Aris Purwadi, salah satu perwakilan diterima Ketua PN Ngawi Ricky Fardinand, menegaskan aksi ini terjadi karena prihatin atas dugaan korupsi  di Ngawi yang sudah ‘darurat’. “Pejabat yang telah melakukan korupsi, tapi kasus yang sudah berjalan berhenti dan tidak ada kabar selanjutnya,” jelas tandas Aris.

Saat orasi, peserta aksipun sempat menyinggung soal birokrasi di PN yang dianggap membatasi peliputan wartawan. “Ini  sudah era transparansi mengapa PN Ngawi masih tertutup. Publik membutuhkan informasi terbuka dari  pengadilan. Wartawan adalah mitra dari Pengadilan, Polres dan pemerintah,” tandas Prapto berapi-api.

poster warnai aksi demo
Intinya  mereka meminta agar  PN Ngawi tidak mengabulkan gugatan praperadilan yang dilakukan para tersangka kasus dugaan korupsi yang telah merugikan keuangan negara atas tanah guling di SMPN 1 Mantingan. “Kasihan siswa-siswa  jadi korban, karena kasus ini tidak bisa menerima bantuan dari pemerintah. Kasus korupsi ini harus diusut tuntas. Nanti kita akan kerahkan massa besar,”  teriak Budi di atas pick up.

Ketua PN Ngawi, Ricky Fardinand mengatakan putusan PN tidak ada yang piahk manapun yang mengintervensi.” Kita menghargai pengunjuk rasa. Putusan sidang pra peradilan juga terbuka,” ujarnya saat menerima perwakilan di halaman lobi PN.

Usai  menyampaikan tuntutan,  perwakilan demo menyerahkan  lembar tuntutan kepada Ricky Ferdinand. Isinya tegakkan hukum di Ngawi, usut tantas mafian pengadaan tanah pengganti SMPN 1 Mantingan, Tangkap tersangka dan bongkar jaringan mafia pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan, cegah upaya intrik da segala siasat inkonstitusioanal dari tersangka untuk bebas, Mendukung apara penegak hukum dalam menentukan tindak pidana korupsi. (rto)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top