CAKRANEWS.NET, Ngawi - Program pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 banyak mendapat sorotan. Bukan hanya kwalitas fisik, namun juga proses pengerjaanya yang banyak mengabaikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Jelas ini sangat membahayakan keselamatan jiwa pekerja.

Seperti yang terlihat pada pembangunan gedung perpustakaan Kabupaten Ngawi. Proses pengerjaan konstruksi  rangka atap baja terlihat tidak menggunakan sarana safety. Selain berada di ketinggian, pengerjaanya menggunakan sarana elektrik yang rawan dengan setrum.

Dinas Ketenagakerjaan, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ngawi melalui Kepala Seksinya mengatakan  bila kewenangan pembinaan pengawasan sudah di ambil alih propinsi. “Sekarang itu masalah keselamatan kerja ditarik ke dinas Naker Povinsi Jatim”. Terang Cukuprihadi.

Hal senada juga disampaikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Bidang Pembangunan jalan dan Jembatan. “Yang bisa saya sampaikan hanya sebatas menghimbau pada pihak yang mengerjakan. Dan itu berlaku untuk seluruh lingkup wewenang kami.” Terang Sadli

Pekerja Tidak Menggunakan Pelindung keselamatan
Pada pelaksanaanya, proses keselamatan kerja sudah diatur dalam UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi para pekerja konstruksi merupakan hal prioritas. Juga didalamnya disebutkan standar keamanan dan keselamatan kerja di bidang konstruksi atau pun jalan tol.

Selain itu, aspek keselamatan kerja sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Penyelenggara pengerjaan proyek mestinya menyediakan semua alat perlindungan diri bagi para pekerjanya. Misalnya, Pasal 14 huruf c menyebutkan, “Pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.”

Sementara Ketua Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja upt BLK Madiun yang membawahi Sub Korwil Ngawi mengatakan minimnya personil di lapangan. “ Ya dimaklumi pengawasnya hanya dua mas di Ngawi, jadi menangani sekian banyak...” Terang Agus Dariono ketika dikonfirmasi melalui telpon.

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) juga telah menerbitkan Permenakertrans No.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Dalam pelaksanaan K3, pihak pelaksana wajib menyediakan sarana keamanan sebagai alat pelindung diri. ( RYS )

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top