CAKRANEWS.NET – Kantor Pajak Pratama Ngawi bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi mengadakan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Perpajakan Kamis 5/9/2019. Hal itu sebagai bentuk  respon dari lambatnya desa – desa dalam pembayaran kewajiban pajak.

Kegiatan bertempat di Kurnia Convention Hall Jalan Ring Road Ngawi.  Nampak hadir Kepala Kantor Pratama Ngawi, Kepala Bidang Pemerintahan Desa dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi serta seluruh bendahara desa Kabupaten Ngawi.

Dalam sambutanya, Kepala Kantor Pratama Ngawi menyampaikan pentingnya pajak untuk pembangunan. Namun kegiatan kali ini menurutnya lebih menekankan kewajiban desa untuk pembayaran pajak. Data dari Kantor Pratama menunjukkan bahwa kewajiban  pembayaran pajak dari desa – desa di Ngawi masih relatif rendah terhitung sampai bulan delapan tahun 2019.

“Kegiatan ini sebagai bentuk evaluasi kewajiban pajak dari desa dari penggunaan anggaran desa. Tadi sudah saya paparkan, sudah ada yang bayar dan ada yang belum. Yang belum masalahnya apa. Habis ini kita tindak lanjuti untuk lenbih kecil skup satu kecamatan.” Terang Budi Hartono Kepala kantor Pajak Pratama.

Senada dengan Budi Hartono, Kepala Bidang Pemerintahan Desa dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi menekankan pentingnya pajak. Dikatakanya bila pendapatan negara 80% bersumber dari pajak. Pria yang akarab di panggil Roy ini menekankan pada bendahara desa untuk disiplin dalam kewajiban membayar pajak.

“Harapan kita pajak yang menjadi tanggung jawab kewajiban desa untuk dilaksanakan. Inikan menjadi tanggung jawab selaku kebendaharaan memotong, menyetor pajak. Jangan sampai kewajiban yang tidak dilaksanakan akan menjadi sebuah temuan. Apalagi sampai masuk ke ranah hukum.” Terang Ahmad Roy Rozano.

Sementara Wahyudi dari Kantor Pajak Pratama Ngawi Bidang Account Representatif yang juga menjadi nara sumber lebih banyak menyampaikan teknis dalam penghitungan dan pembayaran pajak. Salah satu teknis yang disampaikan adalah pemilihan pasal untuk menentukan prosentase pajak dan klasifikasi Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) maupun Pajak Penghasilan  (PPh).

Acara yang di mulai pukul 10.05 tersebut dibanjiri pertanyaan dari peserta. Beberapa diantaranya berkaitan dengan hitungan pajak pembelian barang  bersumber dari tambang. Sebagian pertanyaan juga menyinggung pelaporan bulanan. ( RYS )

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top