'BOLA PANAS’,  PATRONASE DAN KLIENTELISME

Oleh Dito, SH, M.Pd,  Ketua DPC  Ikatan Advokat Indonesia Kab. Ngawi 

Usai sudah pesta demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) serentak di 178 desa Kabupaten Ngawi.   Pemkab  Ngawi telah melempar ‘bola panas’  ke desa-desa.  Ujung-ujungnya Patronase dan  Klientelisme seolah ditoleransi dan dibiarkan bebas ‘mengacak-ngacak’ proses Pilkades.

Patronase, pemberian uang tunai atau barang yang didistribusi kepada pemilih yang berasal dari pribadi kandidat dengan distribusi dengan mekanisme tertentu kepada pemilih.  Patronase  seolah dikuatkan dengan   klientelisme,  sebuah   wujud dukungan pemilihan dari strategi politik yang berorientasi material berupa proyek, pemberian barang, donator kepada komunitas pemilih.  Celakanya,  masyarakat berharap dan mendukung patronase dan klientelisme, sehingga kandidat   bergerak,  untuk  terus menerus melakukan penyimpangan dalam meraih  simpati masyarakat untuk mendapat suara pemilih.

Jual beli suara pemilih dalam pilkades  masih dianggap legal  oleh sebagian besar  masyarakat.  Berbagai  istilah: uang thok, uang hadir, uang pangestu, uang bom dan  banyak istilah lain. Tentunya , menambah menurunnya nilai demokrasi. Panitia seolah menutup mata terhadap praktik pelanggaran demokrasi. Dan semakin tinggi persaingan jual beli suara seolah menjadi tolak ukur keramaian dan keseruan  dalam Pilkades.   

Itu semua karena lemahnya regulasi saat ini dengan  tidak diaturnya batas – batas kewenangan Panitia Pilkades secara spesifik membuat rentan pada keberpihakan  pada calon yang bersaing. Hal ini yang mesti harus segera mendapat kepastian,  dengan merevisi (Peraturan Daerah ) dan Peraturan Bupati.
Lemahnya regulasi Pilkades  juga menimbulkan persoalan dan rumitnya porses pilkades. Panitia pilkades  menangkap ‘bola panas’ yang dilempar pemkab. Panitia pilkades ‘dipaksa’ membuat aturan yang sebenarnya bukan ‘porsinya’.  Apalagi, dengan terbatasnya waktu pelaksanaan Pilkades, tidak mungkin dalam waktu sekejab panita membuat aturan Pilkadesa secara detail dan sesuai dengan tuntutan masyarakat secara keseluruhan. Secara hukum, aturan pilkades yang dibuat adalah  benar-benar berlandaskan aturan-aturan di atasnya. Tidak bertentangan dengan  aturan yang menjadi pijakan pelaksanaan Pilkades.

Permendagri No. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades yang dilakukan secara serentak  angin segar dalam kemajuan demokrasi di pilkades. Pilkades serentak sebuah  kemajuan.  Pilkades serennak menghemat anggaran negara. Sebelumnya  setiap pemilihan  dalam pesta demokrasi selalu mengeluarkan anggaran tidak sedikit.  Termasuk biaya yang dikeluarkan oleh calon. Calon ‘dituntut’ untuk mengeluarkan  biaya untuk mensukseskan pilkades. 

Disisi lain  dari  era pilkades yang sekarang, calon-calon bersemangat untuk  meraih kemenangan dalam pilkades, karena  adanya kebijakan pemerintah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  hingga milyaran rupiah.  Mereka bisa jadi makin  ‘menggebu-nggebu’   besarnya  APBDes, sehingga menempuh  Patronase yang didukung  klientelisme   APBDes menjadi daya magnet  dari calon-calon dan pendukungnya. 

Pilkades serentak dengan masih adanya  prilaku  strategi pemenangan  dengan  patronase dan klientelisme, sangat mencederai  demokrasi dalam  Pilkades. Ini  menimbulkan bibit permusuhaan antar teman, kerabat, keluarga.  Bahkan berdampak besar munculnya kebencian diantara  pendukung calon.   Karena itu tugas  Pemerintah Daerah   berkewajiban mengatur regulasi pelaksanan Pilkades di masa mendatang. Jangan begitu sukanya melempar ‘bola panas’  ke desa, yang sudah pasti memicu konflik berkepanjangan. (*)

Posting Komentar

 
Cakranews © 2016. All Rights Reserved. Shared by WpCoderX
Top