Diantara ‘Tidurnya’ KPU-Bawaslu dan Demokrasi Sak Penak’e Dewe.

Oleh Sugiharto, Dosen STIT Islamiyah Karya Pembangunan Ngawi

Sudah rame diperbincangkan. Meski  Pemilihan Kepala Daerah  (Pilkada) Kabupaten Ngawi  berlangsung tahun 2020. Rumor  nama-nama  bermunculan.   Si  A, Si O, Si J, Si Y ’ dan  inisial lain yang bergulir.  Masyarakat pun menunggu tokoh lain  yang memiliki  mental kuat untuk melakukan perubahan di Ngawi. 

Rumor  itu  sudah  mulai  jelas asal- muasalnya.  Pendukungnya pun mulai bermunculan. Baik terang-terangan, lewat medsos, bahkan sembunyi-sembunyi,  Tetapi apapun rumor itu,  hakekatnya Pilkada  adalah  sarana menyalurkan partisipasi rakyat,  menunjuk kekuasaan politik, dan  memperjuangkan cita-cita masyarakat adil dan sejahtera. Sebuah perhelatan  untuk memilih kepala daerah yang mumpuni, bukan ‘pacakan’ , atau ‘dagelan’.

Idealnya dengan Pilkada, demorakrsi  harus dibangun  berlandaskan nilai-nilai Pancasila  dan  aturan hukum yang dibuat oleh legislator sebagai perwakilan  masyarakat,  legalisasi yang dibuat penyelenggara pemilu dan  birokrasi.   Bukan membangun  demokrasi  berdasarkan  nilai-nilai demokrasi liberal,  kapitalis,  nilai-nilai demokrasi  komunis,  atau demokrasi  di luar pakem nilai-nilai  Pancasila. 

Pilkada harus menghasilkan pemimpin yang baik dan tepat, titi awal menggali dan mengelola  potensi.n Integritas, etika,  komitmen kebangsaan, kejujuran, kapasitas diri, kompetensi serta  nilai-niai Pancasila yang harus dimiliki oleh yangnmencalonkan diri. Pemimpin yang berkarakter seperti itu adalah harapan besar yang dicintai masyarakat

Nah  dengan melihat itu, ada beberapa hal yang perlu dikedepankan. Pertama, partai politik pengusung calon, tim sukses, partisipan partai politik harus mendahulukan kepentingan umum/masyarakat luas dalam menentukan calon yang diusung. Tidak mementingkan\partai politiknya atau kelompoknya.  Kalau toh, calon yang diusung nanti memperoleh kemenangan,  maka  calonnya  adalah  pemimpin  seluruh masyarakat, bukan  saja pemimpin  dari partai politik pengusung dan kelompok pendukung.

 Karena itu calon yang disusung  harus benar-benar  memenuhi syarat, sebagaimana calon  pemimpin yang mementingkan masyarakat luas. Sosoknya memiliki  kemampuan menciptakan jalinan silaturahmi, kebersamaan, persatuan dari seluruh umat.  Pilkada tidak ada artinya, kalau jalinan silaturahmi tidak dibangun.

Kedua, Pilkada  harus digiring  ke  arah demokrasi yang lebih baik. Bukan justru sebaliknya, merusak tatanan  demokrasi  dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila telah disepakati sebagai pondasi filosofi demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa yang menolak demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu dipertanyakan  ke-Indonesia-an.

Ketiga, Pilkada harus digiring  sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat. Masyarakat bebas untuk menyampaikan suara dukungan terhadap calon kepala daerah yang dipilih.  Masyarakat bebas dari segala  tekanan dari pihak manapun.  Suara dukungannya adalah  suara hati nurani sendiri, bukan suara hati nurani  dengan  imbalan  ‘sedikit uang’.

Keempat, pilkada jangan dijadikan  alat untuk mengeruk keuntungan diri sendiri atau kelompok.,  dengan ‘membeli’ dan ‘menjual’ suara pemilih.  Jual -beli suara dengan imbalan uang atau imbalan dalam bentuk non materi, adalah  bukti  prilaku berpolitik dan berdemokrasi-nya  masih sangat rendah.  Hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila.  Kalau itu ada, berarti masih banyak  orang di sekeliling kita yang  tidak  peduli  terhadap demokrasi  dengan nuansa  nilai-nilai Pancasila..

Kelima, Penyelenggara Pemilu—Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sejak detik ini harus bekerja keras. Jangan  cuma  datang, ‘tidur’, pulang dan mengambil  gaji di sekretariat. Meskipun pilkada masih 2020. KPU dan Bawaslu punya inisiatif, kreatif, berimproviasi  mempersiapkan lembaganya  untuk menghadapi  pelaksanan Pilkada 2020.

Daftar Pemilih, persoalan klasik yang  selalu berulang-ulang setiap pesta demokrasi.  Daftar Pemilih harus menjadi  perhatian ekstra, disamping  sosialisasi membangun Pilkada berkualitas, berintegritas. Sejak awal Personil KPU dan Bawaslu  harus  berpijak,  untuk apa dan untuk siapa duduk di kursi KPU dan Bawaslu?

Keberadaan KPU-Bawaslu, bukan untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan/kelompok, kepentingan penguasa atau kepentingan  di luar kepentingan rakyat. KPU-Bawaslu  tidak bisa  memilih  pada kepentingan penguasa. Tidak  bisa berdiam  di ‘tengah-tengah’ kepentingan-kepentingan itu. KPU-Bawaslu harus memegang teguh amanat rakyat dan   amanat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Untuk itu, birokrasi dan penyelenggara Pilkada  harus memberi suri tauladan agar   demokrasi  tanpa  meninggalkan  nilai-nilai, kejujuran, keadilan dan  Pancasila. Keduanya harus menyuguhkan nilai-nilai demokrasi  sebagaimana amanat undang.undang.  Tentu bukan balutan  filosofi demokrasi ala  liberal, kapitalis, komunis, demokrasi  di luar sana, apalagi demokrasi ‘cari penak e’ dewe. Harapannya, Pilkada  2020  harus berlangsung meriah tanpa ‘cacat’ secara de facto dan de jure. (*)